POJOKSATU.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan menyelenggarakan pesta kembang api maupun perayaan resmi pada malam pergantian tahun 2025 ke 2026.
Sebagai gantinya, kegiatan resmi Pemprov Jawa Barat akan diisi dengan doa bersama oleh aparatur sipil negara (ASN) di Gedung Sate, Bandung.
Sementara itu, masyarakat diimbau mengisi malam tahun baru dengan kegiatan yang lebih positif dan sederhana.
Baca Juga: Sepanjang 2025, Polrestabes Bandung Ungkap 175 Kasus Narkotika
"Pemprov tidak ada, kita hanya memonitor di masyarakat agar tahun barunya berjalan efektif. Untuk teman-teman ASN di Gedung Sate nanti ada doa bersama," ujar Dedi di Bandung.
Dedi menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena Jawa Barat selama ini relatif tidak memiliki tradisi euforia besar dalam merayakan malam tahun baru. Menurutnya, tidak ada agenda perayaan khusus yang perlu diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
"Kalau kita memang enggak punya perayaan. Di Jabar relatif tidak terlalu euforia saat tahun baru," katanya.
Baca Juga: Hari Ini, UMP Jabar 2026 Ditandatangani Dedi Mulyadi
Lebih lanjut, Dedi mengimbau masyarakat agar merayakan pergantian tahun secara khidmat dan tidak berlebihan. Selain faktor keselamatan, kondisi cuaca yang tidak menentu juga menjadi perhatian utama menjelang akhir tahun.
"Akhir tahun saya harapkan dilaksanakan dengan doa. Artinya tidak mengekspresikan secara berlebihan, hati-hati di jalan, hati-hati di tempat wisata, dan waspada terhadap curah hujan," ucapnya.
Ia menilai, momentum tahun baru sebaiknya dimanfaatkan sebagai waktu untuk refleksi dan evaluasi, bukan euforia yang berpotensi menimbulkan keramaian maupun risiko keselamatan.
"Rayakan tahun baru sebagai bahan evaluasi agar tahun depan jauh lebih baik," tuturnya.
Sejalan dengan imbauan tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Bandung memprediksi wilayah Jawa Barat berpotensi diguyur hujan saat perayaan tahun baru 2026.
Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan mitigasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Baca Juga: Bantuan Rp10 Ribu Dinilai Tak Cukup, Gus Ipul Dorong Kenaikan Jaminan Hidup Korban Bencana
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana untuk 27 kabupaten dan kota.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 yang berlaku sejak 15 September 2025 hingga 30 April 2026.
Dalam keputusan itu, status siaga darurat mencakup potensi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor di wilayah Jawa Barat.
Baca Juga: SNMB MAN 2026: Tersedia Jalur Prestasi dan Jalur Tes, Simak Persyaratannya
Dedi juga meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk segera menyiapkan langkah-langkah kesiapsiagaan, termasuk alokasi anggaran kebencanaan, guna mengantisipasi dampak bencana yang mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan. ***
