POJOKSATU.id – Gelombang pengunduran diri pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) menjadi sorotan publik.

Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya, sedikitnya enam kepala Organisasi Perangkat Daerah memilih mundur dari jabatannya.

Menariknya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menilai mayoritas pejabat yang mengundurkan diri memiliki catatan kinerja yang kurang baik.

Baca Juga: TPG 2025 Belum Cair di Banyak Daerah, Padahal Pusat Sudah Transfer? Ini Fakta Lapangan, Penyebab Tertahan, dan Langkah Aman Guru Agar Tidak Dirugikan

“Kalau kepala dinasnya buruk ya mundur aja, nggak apa-apa,” kata Bobby, dikutip Pojoksatu.id, Senin (16/2/2026).

Evaluasi Internal Jadi Sorotan
Bobby menegaskan, setiap OPD memiliki sistem penilaian kinerja tersendiri. Ia menolak anggapan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tekanan atau konflik internal.

Menurutnya, keputusan mundur merupakan konsekuensi dari hasil evaluasi.

Baca Juga: PBI BPJS Kesehatan Nonaktif? Begini Cara Reaktivasi Lewat PANDAWA dan Mobile JKN Tanpa Ribet

“Kita punya penilaian masing-masing. Bukan mau menjatuhkan orang. Tapi kalau alasannya pengelolaan tidak bagus, nanti bisa kita buka nilainya seperti apa. Hampir semua yang mengundurkan diri itu nilainya buruk. Alhamdulillah tahu diri,” ujarnya.

Pernyataan itu memberi sinyal kuat bahwa rotasi dan pengunduran diri bukan sekadar dinamika biasa, melainkan bagian dari proses pembenahan birokrasi.

Alasan Kesehatan hingga Fokus Keluarga
Meski demikian, secara resmi para pejabat yang mundur menyampaikan beragam alasan, mulai dari kesehatan, ingin melanjutkan pendidikan, merasa tidak maksimal bekerja, hingga ingin fokus pada keluarga.

Baca Juga: Tiga Hari Usai Ditetapkan Tersangka, AKBP Didik Tak Kunjung Ditahan Kasus Narkoba, Ini Sebabnya

Berdasarkan catatan yang dihimpun, berikut daftar kepala OPD yang mengundurkan diri:

1. Fitra Kurnia, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Sumut, mundur pada 9 Februari 2026 dengan alasan fokus keluarga.

2. Hendra Dermawan Siregar, Kepala Dinas PUPR Sumut, mundur pada 9 Februari 2026 dan mengaku tidak mampu bekerja maksimal.

Baca Juga: SKTP Terbit Tanggal 20, Tapi Dana Belum Masuk Rekening? Ini Tahapan Teknis Setelah Validasi yang Jarang Dijelaskan

3. Rajali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, mundur pada 20 Oktober 2025 karena alasan kesehatan.

4. Hasmirizal Lubis, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, mundur pada 14 Oktober 2025 dengan alasan fokus keluarga.

5. Muhammad Rahmadani Lubis, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut, mundur pada 16 Mei 2025 untuk melanjutkan pendidikan.

Baca Juga: Terkuak! AKBP Didik Diduga Konsumsi Narkoba Sejak Agustus 2025 dan Simpan Sekoper untuk Konsumsi Sendiri

6. Ilyas Sitorus, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, mundur pada 24 Maret 2025 dengan alasan pensiun dini, sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan software perpustakaan digital di Kabupaten Batu Bara senilai Rp 1,8 miliar.

Dinamika Awal Pemerintahan
Jika ditarik ke konteks lebih luas, dinamika ini terjadi bahkan sebelum masa jabatan Bobby genap satu tahun. Sejumlah OPD juga disebut mengalami perombakan struktur.

Sebagian pengamat menilai kondisi tersebut sebagai fase konsolidasi awal pemerintahan. Namun di sisi lain, publik juga mempertanyakan stabilitas birokrasi di Sumut.

Baca Juga: PNS MERAPAT! Kenaikan Gaji, Promosi hingga Mutasi Ditentukan oleh Sistem Penilaian Baru dan Indikator ini

Hingga kini, Pemprov Sumut belum merinci secara terbuka hasil penilaian kinerja yang dimaksud Gubernur.

Namun pernyataan Bobby memperlihatkan bahwa standar kinerja menjadi indikator utama dalam mempertahankan jabatan. ***