POJOKSATU.id, JAKARTA—Anggota Tim hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan mengatakan keterangan empat menteri kabinet Jokowi di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat tudingan soal cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024 terbantahkan.
Otto juga mengatakan tudingan bahwa Presiden Jokowi turun tangan membagikan bansos juga terbantahkan.
"Tuduhan kepada Bapak Jokowi, Presiden RI, yang cawe-cawe dan juga turun ke lapangan membagikan bansos sudah terbantahkan, tadi dijelaskan oleh dua menko dan dua menteri," kata Otto dalam konferensi pers usai sidang, Jumat (5/4/2024).
Baca Juga: Refly Harun Menduga Bansos Februari 2024 Dilakukan Legal, Namun Ada Maksud Elektoral
Otto mengatakan dalam sidang itu terungkap Jokowi bukan hanya tahun ini saja berkeliling bertemu warga.
Selama menjabat, Jokowi memang sering turun langsung ke tengah masyarakat atau blusukan.
"Sehingga para menteri menyatakan tadi, mana mungkin dengan satu pertemuan mungkin hanya 1.000 orang yang hadir, dan mungkin hanya beberapa titik di beberapa daerah, paling banyak 800 ribu orang, apa mungkin bertemu dengan 800 ribu orang lantas terpengaruh seluruh Indonesia?" tanya Otto.
Baca Juga: Tiga Hakim Cecar Mensos Risma Soal Bagi-bagi Bansos Jelang Pemilu di Sidang MK, Apa Tendensius?
"Jangan sampai ada lagi anggapan presiden cawe-cawe, presiden intervensi, dan sebagainya,” katanya.
“ Itu hanya narasi, itu hanya asumsi. Presiden RI tak pernah intervensi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum," tambahnya lagi.
Kesaksian Empat Menteri di MK
Pertama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pertimbangan pembagian bantuan sosial (bansos) dalam bentuk BLT yang dirapel menjelang Pemilu 2024.
Airlangga mengatakan ada sejumlah hal yang melatarbelakangi pembagian bansos dengan cara dirapel.
"Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya satu kali pak, jadi kalau kita tidak dirapel di depan itu nanti masyarakatnya berat," jelas Airlangga.
Baca Juga: Di Sidang MK, Dukungan Jokowi ke Prabowo Disoal, Padahal JK Dukung Anies, Mega Dukung Ganjar
Airlangga mengatakan karena faktor BBM, pihaknya lalu memutuskan untuk memberikan bantuan diawal. Di mana, kata dia, bansos November-Desember cair di November.
Airlangga juga mengungkap adanya pertimbangan efisien biaya.
"Demikian pula program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial, PKH kan tiga bulan sekali, jadi salurannya kan empat kali setahun. Kemudian, Kartu Sembako juga dua bulan, jadi setahun enam kali, jadi rapel pertimbangan itu," paparnya.
"Selain itu ada pertimbangan juga biaya, efisiensi biaya, kalau satu kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu, biaya di perbankan maupun di Pos," tuturnya.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy menjamin pemberian bansos ini tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024.
"Perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem,” kata Muhadjir, Jumat (5/4).
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, penyusunan APBN 2024 tak dipengaruhi oleh siapa pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024.
Sri Mulyani menyebut DPR RI telah menyetujui RUU APBN jadi Undang-Undang sebelum ada capres-cawapres.
Sri Mulyani menyinggung jika pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024 baru terlaksana di Oktober 2023.
"Waktu pendaftaran calon presiden, wakil presiden yang dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan demikian dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi UU tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024," ujar Sri Mulyani dalam sidang, Jumat (5/4).
Baca Juga: Lepas Mudik Gratis 2024, Sekda Jabar: Mudah-mudahan Masyarakat Bahagia
Sementara Mensos Tri Rismaharini mengatakan, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp87,2 triliun pada tahun anggaran 2023.
Dari jumlah tersebut, 98,65 persen atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian.
Sedangkan, untuk tahun anggaran 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp79,214 triliun. Dari total anggaran tersebut, 95,46 persen atau Rp75,61 triliun untuk alokasi bansos
"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000," kata Risma.
Risma lalu mengungkapkan penyebabnya. "Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024," ucap dia.
Dia menjelaskan, pada 2023 sebenarnya telah ada BLT El Nino. Bantuan ini sudah disetujui oleh DPR RI pada 7 November 2023.***