POJOKSATU.id - Calon presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, dalam debat pertama capres di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12), mengungkapkan pandangannya tentang indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan.
Anies menyorot pasal kewenangan karet kepada pengkritik, seperti UU ITE atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946, telah mengganggu kebebasan berbicara.
Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) justru naik sebesar 2,93%, mencapai 80,41 poin pada tahun 2022.
Baca Juga: Debat Capres: Anies Baswedan Katakan Indeks Demokrasi Menurun, Cek Faktanya!
Ini merupakan rekor tertinggi IDI pada tahun tersebut. Indikator-indikator seperti kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi semuanya menunjukkan peningkatan, dengan skor masing-masing 82,8 poin, 80,28 poin, dan 78,22 poin.
Meskipun demikian, data dari Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa kinerja demokrasi Indonesia stagnan pada 2022 dengan skor IDI sebesar 6,71 poin, sama seperti tahun sebelumnya.
Masih menurut EIU, Indonesia juga turun ke peringkat 54 di dunia dan masuk dalam kategori negara dengan demokrasi cacat (flawed democracies).
Seorang pegiat media sosial, Rudi Valinka, menanggapi pernyataan Anies Baswedan dengan menyatakan bahwa Anies membuat hoaks atau berita bohong.
Valinka merujuk pada data BPS yang menunjukkan peningkatan IDI selama tiga tahun terakhir sejak 2020.
Sebelumnya, Anies Baswedan juga mengemukakan bahwa masyarakat saat ini kurang percaya pada proses demokrasi yang dianggapnya tidak baik.
Dia menekankan tiga hal penting dalam demokrasi, yaitu kebebasan berbicara, keberadaan oposisi sebagai penyeimbang pemerintah, dan pelaksanaan pemilu yang netral, transparan, dan jujur.***