POJOKSATU.ID - Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto di forum internasional kembali menyita perhatian publik.
Dalam forum bergengsi tingkat dunia, World Economic Forum (WEF), Prabowo menegaskan bahwa kurangnya pendidikan merupakan jalan menuju negara gagal.
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika politik.
Di hadapan para pemimpin dunia, investor, dan ekonom global, ia menekankan bahwa investasi terbesar suatu bangsa bukan hanya pada infrastruktur fisik, melainkan pada kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: Menempa Diri di Tengah Derasnya Arus Digital, Perjalanan Magang Nasional di PT Pojoksatu Indonesia
“Negara yang mengabaikan pendidikan akan menghadapi risiko besar menuju kegagalan,” kira-kira demikian garis besar pesan yang disampaikan.
Pendidikan dan Risiko Negara Gagal
Konsep negara gagal atau failed state umumnya merujuk pada negara yang tidak mampu menjalankan fungsi dasar pemerintahan, termasuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Dalam berbagai studi internasional, kualitas pendidikan memang berkorelasi kuat dengan stabilitas ekonomi dan politik.
Data dari sejumlah lembaga global menunjukkan bahwa negara dengan indeks pendidikan rendah cenderung mengalami ketimpangan sosial, pengangguran tinggi, hingga konflik berkepanjangan.
Karena itu, pernyataan Prabowo di WEF dinilai relevan dengan tantangan global saat ini.
Bagaimana Kondisi Pendidikan Indonesia?
Lalu bagaimana kondisi Indonesia hari ini?
Secara makro, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam akses pendidikan.
Angka partisipasi sekolah dasar dan menengah terus meningkat dalam satu dekade terakhir.
Program wajib belajar serta berbagai bantuan pendidikan seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) memperluas akses bagi masyarakat kurang mampu.
Namun tantangan utama bukan lagi sekadar akses, melainkan kualitas.
Beberapa laporan internasional sebelumnya menempatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih di bawah rata-rata negara maju.
Baca Juga: Mulai 1 Januari 2026, Pajak Kendaraan Plat Kuning di Jabar Dipangkas hingga 50 Persen
Transformasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, serta pemerataan fasilitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Selain itu, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga masih terasa.
Di kota besar, akses teknologi dan pendidikan digital berkembang pesat.
Sementara di daerah terpencil, infrastruktur dasar seperti internet dan tenaga pengajar masih terbatas.
Baca Juga: 5 Kreasi Opor Ayam Lezat dan Praktis, Sajian Gurih Favorit Keluarga
SDM dan Bonus Demografi
Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif sangat besar.
Kondisi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi luar biasa, namun juga bisa menjadi beban jika tidak dibarengi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan.
Dalam konteks itulah, pernyataan Prabowo di WEF dapat dimaknai sebagai peringatan sekaligus ajakan.
Tanpa investasi serius pada pendidikan, bonus demografi bisa berubah menjadi ancaman pengangguran massal dan ketimpangan sosial.
Sebaliknya, jika kualitas SDM ditingkatkan melalui pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, Indonesia berpeluang menjadi kekuatan ekonomi besar dunia.
Reformasi dan Harapan ke Depan
Pemerintah saat ini terus mendorong berbagai program reformasi pendidikan, termasuk digitalisasi sekolah, pelatihan guru, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri 4.0 dan ekonomi hijau.
Langkah ini penting agar pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga mencetak talenta yang mampu bersaing di tingkat global.
Pernyataan Prabowo di forum WEF sejatinya menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak semata diukur dari sumber daya alam atau kekuatan militernya.
Fondasi utama tetaplah pendidikan.
Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan negara berkembang, asalkan konsisten memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Apakah Indonesia berada di jalur yang tepat?
Jawabannya bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.***