POJOKSATU.id - Komite III DPD RI menilai permasalahan sosial belakangan ini makin merajalela. Di sisi lain, penanganan permasalahan sosial juga membutuhkan kerjasama semua pihak.
Karena itu, Komite III DPD RI mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial di Indonesia.
Demi tujuan tersebut, seluruh stake holder harus terlibat untuk melakukan transformasi sosial.
Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPD R, Filep Wamafma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensos di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin 10 Februari 2025.
"Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial tapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial," tegas Filep.
Senator asal Papua Barat ini mengakui, berbagai permasalahan sosial tersebut memang cukup kompleks dan banyak terjadi di tengah masyarakat.
Di antaranya judi online (judol), pinjaman online (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan donasi.
Ketiganya merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang ada saat ini.
"Khusus untuk judol dan pinjol, kedua praktik ini tidak hanya memberikan dampak finansial, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks," ujar dia.
Menurut dia, judol dan pinjol menciptakan kecanduan, kerusakan hubungan sosial, serta menjerat masyarakat dalam lingkaran utang.
"Sehingga menimbulkan tekanan psikologis akibat metode penagihan yang tidak manusiawi," jelas dia.
Sedangkan penyalahgunaan penggalangan donasi, merupakan bentuk penghianatan kepercayaan yang memicu reaksi emosional masyarakat.
"Hal ini juga menjadi gambaran bahwa setiap tindakan sosial harus dilandasi oleh transparansi dan akuntabilitas," tekan dia.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya, Hartono, mendukung Sekolah Rakyat yang merupakan program Kemensos.
Hartono menilai, Sekolah Rakyat sangat dinantikan masyarakat, khususnya di Papua Barat Daya.
"Kami sangat mendukung adanya program sekolah rakyat, karena program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di Papua Barat Daya," tuturnya.
Sedangkan Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, mendesak Kemensos memperhatikan anak-anak jalanan yang putus sekolah.
Karena itu, ia berharap Kemensos merumuskan dan membuat pembinaan agar anak-anak jalanan tersebut bisa dibina dan bersekolah.
"Ini permasalahan yang harus segera diselesaikan. Untuk itu Kemensos harus bisa membuat rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa bersekolah lagi," tukasnya.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program unggulan berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca Juga: Anggota DPD RI Mirah Midadan Dukung Penurunan Harga Tiket Pesawat Domestik Jelang Lebaran 2025
Target dari program in adalah keluarga miskin.
Nantinya, semua anak-anak dari keluarga tidak mampu, harus bersekolah di sekolah rakyat yang berbentuk asrama.
"Kita harus buat sekolah rakyat, sekolah ini diperuntukan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Targetnya 100 sekolah pada tahun ini dan 2026," ungkap dia.***
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini: