POJOKSATU.id - Warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas tampaknya masih harus menunggu untuk mendapatkan rekening bank gratis dari pemerintah.
Program tersebut belum akan direalisasikan pada 2026.
Pemerintah masih membahas skema pelaksanaan, termasuk memastikan rekening yang nantinya dibuka tidak sekadar dibuat, tetapi benar-benar digunakan dan tidak berubah menjadi rekening dorman.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan program tersebut kini mengarah pada kebutuhan anggaran sekitar Rp3,8 triliun untuk kelompok masyarakat tertentu yang belum memiliki rekening.
Baca Juga: Daerah Lain Siap-Siap Menyusul! Berkat SKTP Bulan Lalu, Dana TPG Langsung Meluncur ke Rekening
"Tahun ini masih kita bahas," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu 23 September 2026.
Airlangga sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah menghitung kebutuhan anggaran berdasarkan pemberian saldo awal Rp50 ribu kepada warga yang menjadi sasaran.
Jika angka Rp3,8 triliun dibagi dengan Rp50 ribu, secara matematis nilainya setara sekitar 76 juta rekening.
Namun, angka tersebut merupakan hitungan berdasarkan pagu dana dan saldo awal, bukan pengumuman resmi mengenai jumlah penerima final.
Baca Juga: Kabar Bahagia Guru Prabumulih! Dana TPG Susulan Lulus SKTP Agustus Resmi Masuk Rekening Bank
Kenapa Belum Bisa Jalan Tahun Ini?
Salah satu persoalan yang masih dibahas pemerintah adalah bagaimana rekening tersebut tetap aktif setelah dibuat.
Airlangga mengatakan kelompok usia 17 tahun hingga mereka yang belum menikah perlu dipikirkan skema pemanfaatannya agar rekening tidak hanya dibuka, tetapi juga digunakan.
Hal ini menjadi perhatian karena rekening yang tidak digunakan dalam jangka tertentu dapat berstatus dorman.
Baca Juga: Usia 17 Tahun Bakal Punya Rekening Otomatis, Ada Saldo Awal Rp50 Ribu
"Karena kita tahu bahwa ada bansos itu kan diberikan kepada mereka yang sudah menikah. Jadi kalau yang usia 17 (tahun) sampai yang belum menikah kan, kita sedang melihat program apa yang bisa diberikan kepada mereka supaya rekeningnya tidak dorman," jelas Airlangga.
Karena pembahasan tersebut belum selesai, pemerintah belum menjalankan program secara massal pada tahun ini. Airlangga menyebut pelaksanaannya diharapkan dapat dimulai pada 2027.
Rekening Bukan Sekadar Tempat Menyimpan Saldo
Rencana pembukaan rekening massal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan.
Baca Juga: KPU Klaim Dokumen Gibran Sudah Diverifikasi, Hakim MK Kejar: Sebenarnya Dicek Sampai Mana?
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa rekening tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menyalurkan berbagai program pemerintah secara lebih terintegrasi.
Data kependudukan dari Dukcapil juga direncanakan menjadi bagian dari sistem yang digunakan.
Data tersebut akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway, termasuk QRIS.
Dengan pola tersebut, pemerintah ingin membangun sistem yang memungkinkan masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan sekaligus berbagai program bantuan dan pembayaran pemerintah.
Bukan Pertama Kali Angkanya Berubah
Menariknya, besaran anggaran program ini sebelumnya pernah disebut jauh lebih besar.
Pada 9 September 2026, Airlangga menyampaikan pemerintah menyiapkan sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan rekening massal bagi lebih dari 200 juta penduduk, dengan saldo awal Rp50 ribu per rekening.
Namun, keterangan terbaru pada 23 September menunjukkan pemerintah sedang menghitung sasaran yang lebih spesifik, terutama masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum mempunyai rekening.
Karena itu, angka Rp3,8 triliun yang disampaikan Airlangga perlu dipahami sebagai kebutuhan anggaran untuk kelompok sasaran yang sedang dihitung, bukan keseluruhan anggaran program rekening massal.
Pemerintah juga sebelumnya menyebut pembukaan rekening massal akan melibatkan BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dengan demikian, masyarakat belum perlu buru-buru datang ke bank untuk membuat rekening khusus program tersebut.
Mekanisme teknis, sasaran akhir, hingga waktu pelaksanaan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.***
