POJOKSATU.id – Julukan “Negeri Seribu Dosa” kembali menggambarkan ironi pengelolaan energi Indonesia: sumber daya alam melimpah, tetapi manfaatnya belum selalu terasa dalam bentuk energi yang murah, stabil, dan berdaulat bagi masyarakat.
Indonesia memiliki cadangan dan produksi sumber daya energi yang besar.
Batu bara menjadi salah satu komoditas utama, sementara pemerintah terus memperkuat kapasitas pengolahan minyak melalui pembangunan dan pengembangan kilang.
PT Kilang Pertamina Internasional, misalnya, mengelola enam kilang strategis dengan total kapasitas pengolahan sekitar 1 juta barel per hari.
Baca Juga: Nahkoda Kapal Ungkap KM Virgo Transport 8 Dihantam Ombak dari Lambung Kanan
Pemerintah juga mendorong pembangunan kapasitas kilang hingga sekitar 1 juta barel per hari tambahan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun, besarnya kapasitas industri tersebut belum otomatis membuat Indonesia sepenuhnya terbebas dari ketergantungan energi dari luar negeri.
Kementerian ESDM mencatat konsumsi BBM nasional berada di kisaran 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak domestik sekitar 600 ribu barel per hari.
Kondisi tersebut membuat Indonesia masih membutuhkan impor dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional.
Baca Juga: Kasus Korupsi Batu Bara Picu Blackout, Nama Eks Jampidsus Terseret: Ada Apa di Balik Pengusutan?
Kaya Batu Bara, Listrik Tetap Membutuhkan Kebijakan Harga
Paradoks serupa terlihat pada batu bara.
Indonesia memiliki industri batu bara dalam skala besar. Namun, pemerintah tetap harus memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik melalui kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).
Untuk kebutuhan PLN pada 2026, pemerintah memperkirakan kebutuhan batu bara mencapai 154 juta metrik ton.
Kementerian ESDM bahkan memberikan penugasan kepada perusahaan tambang dengan total volume 212 juta metrik ton guna memastikan pasokan pembangkit tetap aman.
Pemerintah juga sempat menahan sementara sebagian ekspor batu bara pada Juni 2026 untuk memastikan kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri terpenuhi.
“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batubara kini telah berjalan kembali secara normal,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Kebijakan tersebut menunjukkan satu persoalan penting: kekayaan energi tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak komoditas yang ditambang atau diekspor.
Yang lebih menentukan adalah seberapa besar sumber daya tersebut mampu memperkuat ketahanan energi domestik dan menekan beban biaya yang pada akhirnya ditanggung masyarakat.
Tarif Listrik Tidak Naik, Tetapi Tantangan Keadilan Energi Belum Selesai
Pemerintah sendiri telah mengambil sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Untuk periode Juli–September 2026, Kementerian ESDM menetapkan tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan.
Kebijakan tersebut disebut ditujukan untuk menjaga daya beli, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tarif tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kondisi ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Karawang Melesat di Usia 393, Ekonomi Tumbuh dan Prestasi Bertambah
Namun, stabilnya tarif listrik dalam satu periode tidak otomatis menyelesaikan persoalan struktural energi.
Tantangannya jauh lebih besar: bagaimana memastikan sumber daya energi yang melimpah dapat diolah lebih banyak di dalam negeri, menghasilkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, sekaligus membuat biaya energi semakin kompetitif.
Pemerintah Dorong Hilirisasi agar Kekayaan SDA Tidak Berhenti sebagai Komoditas Mentah
Pemerintah menyadari persoalan tersebut.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan hilirisasi dan industrialisasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat swasembada energi, memperluas akses energi, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Baca Juga: Tragedi KM Virgo Transport 8, Dugaan Kelebihan Muatan dan Banyak Penumpang Tak Pakai Pelampung
Hingga 2026, pemerintah menyebut telah dilakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi. Salah satunya mencakup pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether atau DME, selain proyek hilirisasi tembaga, emas, alumina, dan pengembangan waste to energy.
Artinya, arah kebijakan pemerintah mulai bergeser dari sekadar menjual sumber daya mentah menuju pengolahan di dalam negeri.
Tetapi keberhasilan hilirisasi pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang dibangun.
Ukuran paling sederhana adalah apakah masyarakat memperoleh manfaat nyata dari proses tersebut.
Apakah biaya energi menjadi lebih efisien?
Apakah ketergantungan impor berkurang?
Apakah industri nasional memperoleh energi dengan harga kompetitif?
Dan yang paling penting, apakah masyarakat mendapatkan akses energi yang semakin terjangkau dan berkualitas?
Tantangan Besarnya Bukan Kekurangan Energi, tetapi Mengubah Kekayaan Menjadi Manfaat.
Inilah paradoks yang membuat istilah “Negeri Seribu Dosa” relevan sebagai kritik kebijakan, bukan sekadar slogan.
Indonesia bukan negara yang kekurangan sumber daya energi.
Persoalannya adalah bagaimana mengubah kekayaan tersebut menjadi sistem energi nasional yang benar-benar berdaulat.
Produksi minyak domestik masih jauh di bawah konsumsi. Batu bara yang melimpah tetap membutuhkan pengaturan ketat agar kebutuhan pembangkit dalam negeri aman.
Sementara pemerintah masih harus menggunakan kebijakan tarif dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pada titik inilah kepemimpinan nasional diuji.
Kemandirian energi bukan sekadar memiliki tambang batu bara, sumur minyak, pembangkit listrik, atau kilang berkapasitas besar.
Kedaulatan energi berarti Indonesia memiliki kemampuan mengolah sumber daya sendiri, menjaga pasokan, mengurangi ketergantungan impor, serta memastikan manfaat akhirnya kembali kepada masyarakat.
Pemerintah telah menetapkan arah menuju hilirisasi dan swasembada energi. Tantangan berikutnya adalah memastikan agenda tersebut tidak berhenti sebagai proyek besar di atas kertas.
Sebab bagi masyarakat, ukuran keberhasilan energi sangat sederhana: listrik tetap terjangkau, BBM tersedia, harga tidak bergejolak, dan kekayaan alam benar-benar terasa manfaatnya.
