POJOKSATU.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul data yang menyebut puluhan ribu orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program tersebut.
Koalisi masyarakat sipil MBG Watch yang mengutip catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut terdapat 43.838 korban dugaan keracunan MBG di 36 provinsi sejak program tersebut diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026.
Angka tersebut kembali menjadi perhatian setelah kasus dugaan keracunan MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah pada awal September 2026.
Dalam tiga hari sejak 1 September, tercatat sekitar 1.642 korban dari empat kejadian di tiga provinsi.
Baca Juga: Aset Eks Kepala BGN Disita Rp8,43 Miliar, Kasus Korupsi MBG Makin Melebar
Puluhan Ribu Korban Jadi Sorotan
Besarnya angka tersebut membuat persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG kembali dipertanyakan.
Program yang menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menyasar puluhan juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, di tengah perluasan program, laporan mengenai dugaan keracunan juga terus bermunculan.
MBG Watch menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sorotan tidak hanya diarahkan kepada dapur penyedia makanan, tetapi juga seluruh rantai proses, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Dorongan Penetapan KLB
Rangkaian kasus tersebut juga memunculkan desakan agar pemerintah mempertimbangkan penanganan persoalan keracunan MBG dalam skala yang lebih besar.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Saleh, menilai jumlah korban yang besar membuat persoalan tersebut tidak lagi tepat dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri.
“Program yang membuat lebih dari 43 ribu anak keracunan dalam 20 bulan bukan lagi rangkaian insiden lokal, tapi kedaruratan keamanan pangan berskala nasional,” kata Saleh, Jumat (4/9/2026).
Ia mendorong pemerintah menggunakan instrumen yang tersedia untuk menangani dugaan keracunan tersebut secara lebih serius.
Selain penanganan terhadap korban, transparansi data juga dinilai penting untuk mengetahui penyebab masing-masing kasus.
Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium, misalnya, dapat menjadi dasar untuk memastikan sumber persoalan sekaligus menentukan langkah perbaikan.
BGN Sebut Banyak Kasus Berkaitan dengan SOP
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut sebagian besar kasus keracunan MBG yang telah dievaluasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Baca Juga: Miris, Saat MBG dan Kopdes Jor-joran Anggaran, Hadiah OSN Malah Anjlok dari 15 Juta jadi 3 Juta
“Dari kasus keracunan yang ada kalau kita breakdown, itu 80-90% karena tidak taat SOP,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, persoalan dapat muncul pada berbagai tahapan pengelolaan makanan.
Mulai dari proses penerimaan bahan makanan, penyimpanan, pengaturan suhu hingga waktu makanan dikonsumsi menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan SOP menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah terjadinya masalah keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Anggaran Besar, Pengawasan Ikut Dipertanyakan
Sorotan terhadap keamanan pangan MBG semakin besar karena program tersebut memiliki cakupan yang sangat luas sekaligus membutuhkan anggaran besar.
Baca Juga: Bukan 293, Kini 500 Santri Tumbang Usai Santap MBG, SPPG Kalitengah Disuspend
Program MBG pada 2026 disebut memiliki anggaran sekitar Rp229 triliun, dengan target pembangunan puluhan ribu dapur dan penerima manfaat mencapai lebih dari 60 juta orang.
Dengan skala sebesar itu, pengawasan terhadap makanan yang dibagikan menjadi tantangan tersendiri.
Keberhasilan MBG tidak hanya dapat diukur dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan kepada masyarakat.
Kualitas bahan, kebersihan proses pengolahan dan keamanan makanan juga menjadi bagian penting karena program tersebut menyangkut langsung kesehatan penerima manfaat.
Baca Juga: Wagub Jatim Ungkap 19 Lembaga Pendidikan Terdampak Keracunan MBG dari SPPG Kalitengah
DPR Minta Korban Segera Ditangani
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri sebelumnya meminta masyarakat yang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi MBG segera mendapatkan penanganan medis.
“Tentu yang penting bagaimana mereka yang terindikasi keracunan MBG tersebut cepat ditangani tim medis, untuk upaya penyelamatan dan kesembuhannya dulu,” ujarnya, Kamis (3/9/2026).
Ia juga mendorong adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Kasus yang terus bermunculan membuat pemerintah menghadapi pekerjaan rumah besar untuk memastikan MBG tidak hanya mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah besar, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan.
Baca Juga: Penyebab Dentuman di Bandung Ternyata Gegara Skyquake, Ini Kata Kepala Stasiun Geofisika
Apalagi, MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang terus diperluas.
