POJOKSATU.id - Presiden Prabowo Subianto mempercepat penguatan sektor hilirisasi dan ketahanan energi nasional melalui rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta.
Salah satu kabar penting yang disampaikan adalah rampungnya pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama CATL dan Antam.
Menurut Bahlil, proyek strategis tersebut telah selesai dikerjakan dan dijadwalkan akan diresmikan pada akhir Juli 2026.
Proyek itu menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun industri hilir yang memiliki nilai tambah tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.
"Tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama adalah untuk mengevaluasi daripada program hilirisasi. Karena beberapanya sudah jalan, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam, itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir, itu sudah selesai," ujar Bahlil.
Selain mengevaluasi program hilirisasi, Presiden juga meminta laporan mengenai kondisi ketahanan energi nasional.
Baca Juga: Razman Arif Nasution Dijebloskan ke Lapas Cipinang Kamis Sore Kasus Pencemaran Nama Hotman Paris
Berdasarkan pemaparan Menteri ESDM, stok energi nasional saat ini berada dalam kondisi aman dengan cadangan rata-rata melebihi batas minimal yang ditetapkan pemerintah.
"Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita, dan ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum," kata Bahlil.
Rapat tersebut juga membahas pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
Baca Juga: Harga Emas Antam Sudah Dua Hari Mandek, Buyback Melonjak Rp20 Ribu
Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta ton, sementara penugasan pasokan dari pemerintah kepada perusahaan tambang berkisar antara 180 juta hingga 190 juta ton.
Adapun kontrak yang telah ditandatangani PLN mencapai sekitar 134 juta ton.
"Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton," jelasnya.
Baca Juga: Liquid Vape Narkoba Jenis Ganja Cair Diamankan Polisi, 3 WNA Asal AS dan Tunisia Ditangkap
Meski secara kontrak dinilai tidak bermasalah, pemerintah menemukan adanya kendala pada kebutuhan batu bara dengan kalori menengah yang dibutuhkan PLN untuk proses blending bahan bakar pembangkit.
"Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," lanjutnya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah memastikan telah membantu PLN agar pasokan tetap terjaga sekaligus meminta perusahaan segera melakukan pemeliharaan pembangkit demi menjaga keandalan layanan listrik kepada masyarakat.
Baca Juga: Uang Sayembara Rp 250 Juta Tak Diberikan ke Warga, Gubernur KDM Koordinasi dengan Kapolda
"Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," ujar Bahlil.
Pemerintah juga membentuk tim khusus yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Batubara, BPKP, dan Inspektorat Jenderal untuk memperkuat pengawasan proses pengadaan batu bara sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi.
"Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan Presiden Prabowo memberikan instruksi agar seluruh kementerian dan lembaga terkait segera mengambil langkah konkret demi menjaga kualitas pelayanan listrik nasional.
"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," ujar Bahlil.
Langkah pemerintah mempercepat hilirisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi menunjukkan komitmen membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh.
Baca Juga: Caddy Modern Golf Tangerang Dianiaya Pejabat, Tubuhnya Dilempar dari Buggy Hingga Babak Belur
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan perkembangan industri nasional, kepastian pasokan listrik menjadi salah satu kunci penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bergerak maju secara berkelanjutan.***
