POJOKSATU.id - Nama Ginka Febriyanti Ginting semakin dikenal publik setelah dipercaya menduduki posisi Komisaris PT Pertamina Retail.
Namun sebelum berada di lingkungan perusahaan BUMN, sosok muda asal Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara, tersebut lebih dulu dikenal melalui aktivitas organisasi kepemudaan.
Ginka tercatat aktif memimpin sejumlah organisasi, salah satunya Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (BISON).
Baca Juga: Musim Kemarau Mulai Terasa, DKPP Kota Bandung Siagakan 30 Pompa Air untuk Petani
Organisasi ini membawa misi pengembangan generasi muda melalui berbagai bidang, mulai dari sosial, politik, budaya, hingga kepemudaan.
Dalam program kerjanya, BISON mengusung sejumlah kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat, pelatihan kepemimpinan pemuda, kegiatan sosial, hingga keterlibatan dalam isu demokrasi dan kebijakan publik.
Organisasi tersebut juga membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas dampak sosial.
Selain peran di BISON, Ginka juga pernah dikenal sebagai pemimpin Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia (AMAN).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Kritik Pelatihan ASN Rp5 Miliar: Lebih Baik Bangun 100 Rumah Warga
Pengalaman panjang di dunia organisasi inilah yang menjadi bagian dari rekam jejaknya sebelum memasuki dunia korporasi.
Namun, perjalanan Ginka menuju kursi komisaris tidak lepas dari sorotan.
Usianya yang masih muda saat dipercaya mengisi posisi strategis di PT Pertamina Retail memunculkan perdebatan mengenai regenerasi kepemimpinan dan standar pengalaman di perusahaan milik negara.
Nama BISON juga kembali menjadi perhatian setelah sebelumnya dikaitkan dengan isu dugaan mobilisasi massa dalam aksi demonstrasi Agustus 2025.
Saat itu, nama Ginka turut disebut dalam laporan investigasi masyarakat sipil terkait dugaan penggalangan peserta aksi.
Kini, sosok Ginka berada di tengah perbincangan publik. Bagi sebagian pihak, kehadirannya menjadi simbol masuknya generasi muda ke ruang strategis nasional.
Namun bagi pihak lain, pengangkatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, kompetensi, dan proses pemilihan pejabat BUMN.***
