POJOKSATU.id, Kabuten Sumedang - Pada kuliah umum (Stadium General ) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa dia kurang sepakat dengan program pelatihan bagi eselon dua dan tiga yang hanya menghabiskan anggaran sebanyak 5 miliar.
Padahal anggaran sebesar itu kata dia bisa digunakan pembangunan 100 unit rumah warga.
Alasannya kata KDM (Kang Dedi Mulyadi) sapaan akrab Dedi Mulyadi, kegiatan seremonial itu tidak melahirkan outcome atau hasil.
"Secara administrasi dan hukum tidak korupsi tapi dalam pikirannya ambil hal rakyat, keuangan negara dihabiskan seremoni pemborosan keuangan negara tidak ada efek apapun," ucap KDM.
Kepada praja IPDN KDM, berpesan agar kedepan menjadi pemimpin yang memiliki dua pikiran yakni kesemestaan (menjaga lingkungan) dan membangun spirit teknokratik guna memenuhi kebutuhan dan tantangan masa depan.
Juga harus menjadi pemimpin yang inovatif dan solutif.
Sesuai tema yakni 'Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045'.
KDM sepakat jika sinergitas jajaran pemerintah daerah kedepan itu dimulai dari input anggaran didampingi BPK dan APH, sehingga bisa terpantau apakah program yang dilakukan bermanfaat atau tidak.
Selain itu ia berharap kedepan sebelum program berjalan dilakukan dahulu audit baru pembayaran sehingga mencegah terjadi korupsi.
KDM mencontohkan pemborosan anggaran seperti di kota Bandung yang tak kunjung beres kebersihannya.
Hal itu karena rekrutmen orang-orang yang tidak ikhlas namun cukup memberikan laporan cukup foto selfie ke grup aplikasi pesan (WhatsApp).
Dalam kesempatan itu KDM pun menyampaikan agar praja IPDN menjadi contoh teladan minimal bagi warga sekitarnya.
"Sekarang di birokrasi itu pendidikan menjadi nilai plus untuk meningkatkan kapasitas kerjanya sementara mereka tak berpendidikan namun tekun dalam bekerja tak bisa meningkatkan. Pendidikan tidak harus masuk ruang kelas saja, tapi bagi yang bisa membuat inovatif, solutif maka itu yang mendapat sertifikat, jadi sertifikat itu datang ke yang bekerja," harapnya.
Jaksa Agung Muda Intelejen Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., L.L.M. menyampaikan tipe kepemimpinan itu bukan hanya administratif tapi mampu menjaga kepercayaan publik, menyelesaikan krisis, membangun kolaborasi sehingga pusat dan daerah terintegrasi.
Kejaksaan sendiri kata dia, bukan hanya penindakan namun sebagai pendamping resiko kebijakan.
"Kita harus memahami memiliki early warning system. Kita dampingi tata kelola jaga desa. Ini pencegahan, peningkatan kesadaran hukum," ujarnya.
Tegas Reda, kejaksaan sebagai pengawalan kebijakan publik agar tetap dalam koridor hukum.
"Dimana kami melakukannya secara preventif, edukatif, kolaboratif, humanis, berkeadilan. Kita tidak butuh pemimpin banyak bicara tetapi banyak bekerja dan benar, memegang amanah," tutupnya.
Sementara itu Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) saat ini dijabat oleh Dr. Halilul Khairi, M.Si. mengatakan ada 1200 praja IPDN yang mengikuti kuliah umum ini dan akan segera diwisuda.
