POJOKSATU.ID - Kementerian Sosial terus bergerak aktif dalam menyalurkan bantuan kebencanaan lanjutan untuk wilayah Sumatra yang terdampak bencana alam.

Upaya penanganan pascabencana ini berjalan di bawah koordinasi ketat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

Terdapat tiga provinsi utama yang menjadi fokus sasaran alokasi bantuan kali ini, yaitu Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Secara lebih spesifik, bantuan tersebut akan didistribusikan ke sepuluh kabupaten dan kota yang tersebar di ketiga provinsi tersebut.

Baca Juga: Rapat Koordinasi Kemensos: Mengawal Transisi Kelembagaan Sekolah Rakyat 2026

Untuk wilayah Provinsi Aceh, penyaluran logistik dan dana akan menyasar enam daerah, meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Kota Langsa.

Sementara itu, Provinsi Sumatra Utara mendapatkan alokasi untuk tiga wilayah, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.

Provinsi Sumatra Barat juga turut menerima bantuan yang akan dipusatkan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program pemulihan berkala ini mencapai angka yang sangat fantastis yaitu hampir satu triliun rupiah.

Baca Juga: Melampaui Target Kuota: Puluhan Ribu Anak Rentan Terjangkau Program Sekolah Rakyat Kemensos

Proses penentuan penerima bantuan ini tidak dilakukan secara sembarangan melainkan melalui tahapan verifikasi yang sangat ketat.

Data awal bersumber dari usulan pemerintah daerah melalui Bupati atau Wali Kota setempat dengan penguatan dari Kapolres serta Kajari.

Setelah itu, Satgas PRR bersama dengan Badan Pusat Statistik melakukan verifikasi dan validasi lanjutan agar data benar-benar akurat.

Data yang telah dinyatakan valid inilah yang kemudian menjadi pedoman utama bagi kementerian dalam menyalurkan bantuan.

Pemerintah juga membuka peluang untuk melanjutkan penyaluran pada periode berikutnya jika seluruh proses pendataan telah tuntas sepenuhnya.

Melalui validasi yang berlapis ini, diharapkan tidak ada bantuan yang salah sasaran atau tumpang tindih di lapangan.

Setelah bantuan resmi disalurkan, proses pengawasan tidak berhenti begitu saja di tingkat daerah.

Kementerian Sosial mengutus para pendamping sosial untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pengawasan ketat ini bertujuan memastikan bahwa setiap dana yang diterima benar-benar digunakan sesuai peruntukannya yang sah.

Pemerintah berharap seluruh keluarga terdampak dapat segera pulih dan mampu melanjutkan kembali unit-unit usaha ekonomi mereka demi kehidupan yang jauh lebih baik.***