POJOKSATU.id - Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara menanggapi berbagai kritik yang dimuat media asing The Economist, termasuk mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), arah kebijakan ekonomi, hingga sejumlah program prioritas pemerintah.
Menurutnya, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi, namun harus tetap disikapi berdasarkan fakta dan hasil di lapangan.
Dalam tanggapannya yang dimuat The Economist pada 10 Juni 2026, Prabowo menegaskan dirinya tidak anti terhadap kritik.
Baca Juga: Anda Menang
Sebaliknya, ia mengaku selalu menjadikan berbagai masukan sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan pemerintahan.
"Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa," ujar Prabowo.
Presiden mengatakan pengalaman panjangnya di dunia militer, kehidupan publik, hingga politik membuatnya memahami bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Baca Juga: Barang Belanjaan Dadan Hindayana Cs akan Dimanfaatkan BGN, Termasuk Motor-motor Harga Rp 1 Triliun
"Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat," ujar Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan lahir dari kepercayaan rakyat.
Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bekerja bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya mereka yang memberikan suara pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Di Luar Gaji Pokok yang Gede, SPPG Dapat Insentif Rp6 Juta Sehari, BGN Klaim Kini Mau Dievaluasi
"Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis," ujarnya.
#MBG Disebut Jawaban atas Persoalan Gizi Nasional
Salah satu sorotan utama dalam tanggapan Prabowo adalah Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini menuai beragam kritik.
Menurutnya, program tersebut lahir karena Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait gizi masyarakat.
Terutama tingginya angka stunting pada anak-anak serta masih banyaknya ibu hamil dan balita yang belum memperoleh asupan gizi memadai.
"Saya heran melihat begitu mudahnya orang mengkritik program makan bergizi gratis," ujar Prabowo.
Ia menegaskan Program MBG bukan kebijakan yang luar biasa ataupun radikal.
Baca Juga: Hasil Lab Forensik Satu Keluarga Tewas di Wisata Posong, Keracunan Karbon Monoksida dari Arang
Sebab, lebih dari 100 negara telah menjalankan program bantuan makanan atau makan sekolah dalam berbagai bentuk.
"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," ujarnya.
Selain MBG, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program prioritas lain, mulai dari peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat bagi keluarga kurang mampu, hingga pembentukan Danantara.
Baca Juga: Hasil Lab Forensik Satu Keluarga Tewas di Wisata Posong, Keracunan Karbon Monoksida dari Arang
"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu," ujar Prabowo.
#Soroti Nasib Petani dan Koperasi Desa
Prabowo juga menyinggung agenda ekonomi pemerintah yang menurutnya kerap disalahpahami sebagian kalangan.
Ia mengatakan pemerintah memilih memperkuat posisi petani dan nelayan yang selama ini masih bergantung pada tengkulak maupun pinjaman berbunga tinggi.
"Ketika sebagian pengkritik melihat adanya intervensi yang berlebihan, saya justru melihat petani yang terjebak oleh tengkulak, nelayan yang terjebak pinjaman berbunga tinggi, dan keluarga di pedesaan yang harus membayar mahal untuk barang bersubsidi," ujar Prabowo.
Karena itu, pemerintah menjalankan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selain itu Prabowo juga memangkas ratusan aturan distribusi pupuk menjadi satu Peraturan Presiden, menyalurkan lebih dari 77 ribu pompa air untuk sektor pertanian, serta menaikkan harga pembelian gabah demi meningkatkan kesejahteraan petani.
Baca Juga: Daftar 3 Kampus Terbaik di Ambon Versi EduRank 2026, Universitas Pattimura Pimpin Peringkat
Menurut Prabowo, berbagai kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil nyata, termasuk meningkatnya nilai tukar petani yang disebut mencapai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
"Saat ini, nilai tukar petani telah mencapai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Ini bukan teori ekonomi yang abstrak. Ini adalah perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat," ujar Prabowo.
Di tengah berbagai kritik yang muncul, Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap fokus menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat.
Baginya, keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya diukur dari perdebatan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari.
***
