POJOKSATU.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) menginisiasi petisi online yang menyerukan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Petisi tersebut menjadi sorotan publik setelah berhasil mengumpulkan puluhan ribu dukungan hanya dalam hitungan hari sejak diluncurkan.
Petisi berjudul "Hentikan Program Makan Bergizi Gratis!" itu dibuat pada 3 Juni 2026 melalui platform Change.org dan dipromosikan melalui akun Instagram @bem_unair.
Seruan tersebut ditandatangani Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, yang sejak awal menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dukungan Tembus 30 Ribu Tanda Tangan
Berdasarkan data yang ditampilkan pada laman petisi, jumlah dukungan terus mengalami peningkatan.
Pada Senin (8/6/2026) pukul 10.00 WIB, petisi tersebut telah mengumpulkan 26.727 tanda tangan terverifikasi.
Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Rakyat Menjerit Dampaknya Menimbulkan Efek Berantai
Namun sehari kemudian, Selasa (9/6/2026) pukul 10.45 WIB, jumlah dukungan melonjak menjadi 30.856 tanda tangan.
Platform Change.org menyebut tanda tangan yang masuk telah melalui proses verifikasi untuk memastikan dukungan berasal dari pengguna yang valid.
Menurut Rizqi Senja, peningkatan jumlah penandatangan tidak terlepas dari tingginya perhatian publik terhadap isu tersebut.
"Cuma dengan engagement ataupun insight di Instagram cukup banyak ya. Terakhir itu aku cek kemarin sore itu 1,7 juta insight, engagement-nya," ujarnya.
BEM Unair Nilai MBG Bermasalah
Dalam unggahan resminya, BEM Unair menyatakan keprihatinan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai menyimpan berbagai persoalan mendasar.
"Kami dari BEM Universitas Airlangga ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menyadari betapa problematiknya Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keprihatinan ini semakin mendalam setelah mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, ditangkap dan kantor Badan Gizi Nasional digeledah.
Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam program ini," tulis BEM Unair dalam keterangan petisi dan unggahan media sosialnya.
Menurut Rizqi Senja, polemik yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu alasan utama pihaknya menganggap program MBG perlu dievaluasi secara serius.
"Sebetulnya pada dasarnya kemarin terjadi gonjang-ganjing di negeri ini, karena pada akhirnya program problematik pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni MBG itu, Kepala BGN-nya dicopot dan kantor BGN digeledah," kata Senja.
Ia menilai peristiwa tersebut menjadi indikasi kuat yang memunculkan pertanyaan besar mengenai pelaksanaan program.
"Itu kan belum ada pemerintah validasi MBG bermasalah. Sampai pada akhirnya titik utamanya ketika Kepala BGN dicopot dan menjadi tersangka.
Itu menjadi indikasi yang cukup sentral untuk kita bisa menganggap bahwa MBG memang bermasalah," jelasnya.
Soroti Kasus Keracunan hingga Dugaan Pemborosan Anggaran
Dalam naskah petisi, BEM Unair memaparkan sejumlah alasan yang menjadi dasar tuntutan penghentian sementara MBG.
Salah satu yang disorot adalah berbagai kasus keracunan makanan yang terjadi selama pelaksanaan program.
Baca Juga: Karawang Cari Bintang Baru Madrasah, Atlet dan Seniman Cilik Adu Prestasi di Aksioma 2026
"Puluhan ribu siswa telah mengalami keracunan akibat program ini, dan insiden kesehatan ini hanya dicatat sebagai data statistik oleh Badan Gizi Nasional dan Presiden Prabowo Subianto.
Ini sangat merisaukan karena menunjukkan kurangnya perhatian pada keselamatan dan kesehatan generasi muda kita," tulis BEM Unair.
Selain persoalan keamanan pangan, organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti penggunaan anggaran program yang dinilai sangat besar.
Mereka menyebut terdapat indikasi penghamburan anggaran untuk pengadaan sejumlah barang yang dianggap tidak mendesak.
Baca Juga: Sandro Mihradi Jelaskan Sistem Klaster Desil DTSEN untuk Penyaluran KIP Kuliah Jalur SNBP dan SNBT
Dalam petisi tersebut juga disinggung potensi praktik korupsi yang menurut mereka perlu diusut secara menyeluruh.
"Lebih dari itu, ada indikasi penghamburan anggaran dalam penyediaan barang-barang yang tidak perlu dan berpotensi ada praktik korupsi di dalamnya.
Alih-alih menjadi berkat, program ini menjadi beban, menguras anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan memiliki dampak lebih langsung pada kesejahteraan rakyat," tulis BEM Unair.
BEM Unair Minta Program Dihentikan Sementara
Atas berbagai persoalan tersebut, BEM Unair meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sampai seluruh masalah dapat ditangani secara tuntas.
Baca Juga: Puluhan Ribu Siswa Penerima PIP Berhasil Lolos SNBT 2026 dan Memenuhi Syarat Dapatkan KIP Kuliah
"Kami mendesak agar Program Makan Bergizi Gratis diberhentikan sampai semua masalah yang ada dapat ditangani dengan baik.
Kita harus memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama," tulis mereka.
Rizqi Senja menegaskan bahwa sikap penolakan terhadap MBG bukanlah hal baru bagi BEM Unair.
"Pada akhirnya tetap sama dari awal, bahwa kami menolak adanya MBG. Jadi memang kami berniat untuk menghentikan MBG, karena berbagai macam alasan, seperti banyak sekali implementasi di lapangan MBG tidak sesuai, pembengkakan anggaran, menyerap APBN, pengadaan barang dan jasa yang memang ternyata banyak sekali mark-up, dan sebagainya," katanya.
"Itu yang menjadi alasan kenapa pada akhirnya kami menolak, dan menolak adanya MBG, dan ingin MBG dihentikan," lanjutnya.
Baca Juga: PCMB Jabar Diperpanjang hingga 11 Juni 2026, Murid Masih Punya Kesempatan Isi Data
Usulkan Fokus ke Daerah 3T
Meski menolak pelaksanaan MBG secara nasional seperti saat ini, BEM Unair memberikan alternatif apabila pemerintah tetap ingin melanjutkan program tersebut.
Menurut Senja, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai lebih membutuhkan intervensi gizi dari negara.
"Ketika misalnya pemerintah ingin betul-betul memperhatikan gizi dari anak-anak Indonesia, kenapa tidak memfokuskan MBG itu kepada daerah-daerah 3T yang memang memerlukan adanya MBG," ujarnya.
Baca Juga: PCMB Jabar Diperpanjang hingga 11 Juni 2026, Murid Masih Punya Kesempatan Isi Data
Ia menilai kondisi anak-anak di daerah perkotaan umumnya memiliki akses pangan yang lebih baik dibandingkan daerah yang masih mengalami keterbatasan.
"Di perkotaan yang bahkan gizinya akan jauh lebih baik daripada makanan yang diberikan oleh BGN.
Karena barangkali mereka sudah berada di keluarga yang memang cukup. Daripada mereka makan dari MBG, ya malah lebih baik mereka makan dari keluarga mereka sendiri pada akhirnya," jelasnya.
BGN Kini Dipimpin Jajaran Baru
Di tengah munculnya petisi tersebut, Badan Gizi Nasional baru saja mengalami perubahan kepemimpinan.
Presiden menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan posisi sebelumnya. Nanik sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala badan.
Sementara posisi wakil kepala kini ditempati oleh Agustina Arumsari dan Trenggono. Keduanya menggantikan pejabat sebelumnya yang telah diberhentikan.
Perkembangan petisi yang terus mendapat dukungan publik menunjukkan bahwa polemik Program Makan Bergizi Gratis masih menjadi perhatian luas masyarakat.
Di sisi lain, tuntutan evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program kini semakin menguat seiring bertambahnya jumlah dukungan yang masuk dari berbagai kalangan. ***
