POJOKSATU.id - Tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 15 orang menuai sorotan tajam.

Mantan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (KAI), Riza Primadi, angkat suara dan menilai insiden ini bukan sekadar masalah teknis biasa.

Ia menegaskan bahwa kecelakaan tersebut merupakan gambaran dari persoalan yang lebih dalam di sektor perkeretaapian.

"Ini adalah manifestasi kelalaian sistemik yang dipelihara di bawah hidung para pemangku kebijakan," ungkapnya, Kamis (30/4).

Baca Juga: Sosok Korban Meninggal KRL Bekasi Timur Ternyata Perempuan-perempuan Hebat, Ini Sebagian Profesinya

Menurutnya, selama ini perdebatan publik terlalu fokus pada hal-hal teknis seperti persinyalan atau human error.

Padahal, akar masalah yang lebih besar justru sering terabaikan.

Riza menyoroti belum terealisasinya proyek Double Double Track (DDT) di lintas Bekasi-Cikarang sebagai faktor penting.

"Jika program DDT Bekasi-Cikarang ini dieksekusi, musibah berdarah kemarin tidak akan pernah terjadi," lanjutnya.

Pengalaman selama delapan tahun sebagai komisaris membuatnya cukup memahami dinamika internal di tubuh KAI.

Baca Juga: Kisah Korban Selamat Tragedi Maut KRL di Bekasi Timur, Penumpang Terpental Lalu Kepala Sudah di Bawah

Ia mengungkap adanya hambatan birokrasi yang kerap menghalangi proyek-proyek strategis.

"Saya tahu persis bagaimana rencana besar ini disusun, tapi juga melihat betapa frustrasinya manajemen menghadapi tembok birokrasi dengan tata kelola yang amburadul," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti praktik operasional yang masih mencampur perjalanan KRL dengan kereta jarak jauh di jalur yang sama.

Kondisi ini dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan penumpang.

"Secara operasional, mencampur KRL dengan kereta jarak jauh di jalur ganda akan selalu menyimpan potensi bahaya fatal," katanya.

Riza menyebut ada dua solusi utama untuk mencegah kejadian serupa, yakni pembangunan DDT dan penerapan sistem Automatic Train Protection (ATP).

Namun, ia menilai kedua solusi tersebut kerap tersendat oleh persoalan lintas lembaga.

"Ada semacam deep state di birokrasi yang membuat proyek krusial ini selalu takes time," ujarnya.

Ia pun mengingatkan agar tragedi ini tidak hanya dilihat sebagai kesalahan teknis di lapangan.

Menurutnya, narasi teknis sering kali hanya menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih besar.

"Selama DDT tidak diselesaikan dan sinkronisasi teknologi dianggap rumit, narasi teknis apa pun hanya cara halus untuk mencuci tangan," pungkasnya.

Peristiwa ini jadi pengingat bahwa keselamatan transportasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal keseriusan dalam membenahi sistem.

Kadang, yang paling berbahaya bukan kesalahan kecil di lapangan, melainkan masalah besar yang dibiarkan terlalu lama.***