POJOKSATU.ID - Wacana pemotongan gaji pejabat tinggi negara kembali mencuat di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan kemungkinan tersebut sebagai bagian dari langkah efisiensi fiskal.

Purbaya menyebut, opsi pemangkasan gaji menteri sedang menjadi bahan pembicaraan, meski belum ada keputusan resmi.

Baca Juga: Kebijakan Baru One Day No Car Resmi Diterapkan ASN Sumatera Utara! Ini Tujuan dan Dampak Besarnya Terhadap Gaya Hidup Pegawai

Ia memperkirakan potongan gaji bisa mencapai sekitar 25 persen, namun angka tersebut masih bersifat prediksi pribadi.

“Kalau menteri sih tidak masalah. Saya tebak kira-kira 25 persen, tapi ini belum keputusan final,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, kebijakan efisiensi ini dilakukan agar defisit APBN tetap terjaga di bawah batas aman, yakni 3 persen.

Baca Juga: Tarif Tiket Pesawat Domestik Naik 9 Persen Imbas Harga Avtur Melonjak Akibat Perang Timteng

Pemerintah saat ini tengah mencari berbagai cara untuk menekan pengeluaran tanpa mengganggu program prioritas.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga mengaku belum mengetahui apakah kebijakan serupa akan diberlakukan untuk anggota DPR RI.

Baca Juga: Kabar Gembira! Pemkab Pati Usulkan 106 Formasi CPNS 2026, Ini Formasi Lengkapnya

Dalam suasana santai, Purbaya bahkan sempat melontarkan candaan terkait pemotongan gaji tersebut. Ia mengaku tidak keberatan jika gajinya ikut dipangkas.

“Tidak apa-apa, kan sudah banyak uangnya,” ucapnya sambil tersenyum.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa pembahasan terkait opsi ini memang sudah mulai bergulir di internal pemerintah.

Namun, hingga kini belum ada keputusan yang benar-benar final.

Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal di tengah tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Baca Juga: Nasib PPPK Paruh Waktu Masih Menggantung, SE Mendikdasmen Terbit Tapi Gaji Belum Jelas

Di sisi lain, wacana pemotongan gaji pejabat publik tentu akan menjadi perhatian masyarakat.

Kebijakan ini dinilai bisa menjadi simbol komitmen pemerintah dalam melakukan penghematan secara menyeluruh.***