POJOKSATU.ID - Sekretariat Jenderal DPR RI mulai bergerak cepat merespons potensi dampak krisis bahan bakar minyak global terhadap anggaran negara.
Sejumlah langkah efisiensi kini disiapkan, termasuk wacana penerapan work from home (WFH) setiap Jumat.
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian, namun dinilai memiliki potensi penghematan yang cukup signifikan, terutama dari sisi operasional harian.
Baca Juga: Apakah Pensiunan Masih Harus Lapor SPT Tahunan? Ini Penjelasan Lengkap dan Syaratnya
“Kalau hari Jumat diterapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu bisa menghemat cukup besar,” ujarnya, Jumat (27/3).
Tak hanya itu, DPR juga mulai menerapkan pengaturan penggunaan listrik secara lebih disiplin di lingkungan gedung parlemen.
Lampu dan perangkat listrik di ruang rapat akan dimatikan jika tidak digunakan, termasuk pembatasan operasional gedung pada malam hari.
Baca Juga: Intip 7 Foto Perjuangan Satgas Citarum Sektor 10 Lawan Bau dan Penyakit Demi Warga Karawang
Menurut Indra, langkah ini bukan sekadar pemadaman, melainkan pengelolaan waktu penggunaan energi agar lebih efisien dan tepat guna.
“Mulai hari ini kita lakukan pengaturan lebih ketat. Jadi bukan hanya dimatikan, tapi diatur waktunya,” jelasnya.
Selain sektor listrik, efisiensi juga menyasar penggunaan BBM kendaraan dinas pejabat eselon I hingga III.
DPR menargetkan penghematan hingga sekitar Rp1,5 miliar per tahun melalui pembatasan kendaraan operasional dan penerapan sistem kontrol berbasis RFID.
Langkah lainnya adalah membatasi perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak, serta mendorong pelaksanaan rapat secara virtual untuk kegiatan yang bisa dilakukan tanpa kehadiran fisik.
Meski begitu, Indra memastikan seluruh kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja maupun pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR.
“Dukungan terhadap kinerja Dewan tetap menjadi prioritas. Efisiensi ini kami pastikan tidak menghambat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa rapat-rapat penting yang menyangkut kepentingan publik tetap akan difasilitasi secara maksimal, mengingat sifatnya yang dinamis dan tidak bisa dibatasi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan anggaran negara di tengah tekanan global yang terus berkembang.***
