POJOKSATU.id – Viral video joget yang menampilkan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG), Hendrik Irawan, memicu polemik di media sosial.

Namun di balik narasi yang beredar, muncul perbedaan antara persepsi publik dan realitas yang disampaikan pihak terkait.

Hendrik akhirnya buka suara dan menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, sekaligus memberikan klarifikasi terkait insentif Rp6 juta per hari yang menjadi sorotan.

Baca Juga: Masih Banyak Guru Non ASN dan PPPK Belum Terima TPG, Ini Analisis Penyebab Berdasarkan Data dan Solusi yang Bisa Dilakukan

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut bukanlah keuntungan bersih, melainkan bagian dari skema apresiasi pemerintah kepada mitra yang membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami membangun dapur dari nol, luasnya hampir 1.000 meter persegi, menggunakan dana pribadi,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (24/3/2026).

Menurut Hendrik, untuk mengikuti program MBG, dirinya telah mengeluarkan investasi hingga Rp3,5 miliar. Karena itu, insentif yang diterima belum mampu menutup biaya yang telah dikeluarkan.

Baca Juga: Klaim Penanganan Hampir Rampung, Warga Aceh Tamiang Masih Tinggal di Tenda Selama 4 Bulan Pascabanjir

“Rp6 juta itu bukan dikali 30 hari, tapi hanya 24 hari kerja. Sampai sekarang kami belum balik modal,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa insentif tersebut tidak hanya diterima oleh dirinya, melainkan berlaku bagi seluruh dapur SPPG yang memenuhi kriteria dalam program tersebut.

Meski demikian, video joget yang diunggah tanpa konteks memicu beragam reaksi dari warganet, bahkan berujung hujatan dan parodi di media sosial.

Merespons hal tersebut, Hendrik menyampaikan permintaan maaf, baik kepada masyarakat maupun kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: TPG Tidak Cair Karena Data Ganda di Dapodik, Ini Penjelasan Teknis yang Wajib Dipahami Guru dan Cara Membersihkannya

“Jika ada yang merasa tidak nyaman, saya mohon maaf. Tidak ada niat melecehkan, kami justru ingin mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, polemik ini juga membuka diskusi lebih luas terkait transparansi dan pemahaman publik terhadap skema program pemerintah, khususnya yang melibatkan mitra swasta.

Hendrik bahkan mengaku telah mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap menyebarkan narasi yang merugikan dirinya. ***