POJOKSATU.id - Polemik penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengakui bahwa program tersebut memang masuk dalam pos anggaran pendidikan.
Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki dasar yang kuat karena penerima manfaat utama program MBG adalah para siswa di sekolah.
Baca Juga: Angkot hingga Andong di Jalur Mudik Libur Jelang dan Setelah Lebaran, KDM Siapkan Uang Saku
“Masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat, yakni karena penerima MBG itu siswa yang menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan,” ujar Habiburokhman dikutip Pojoksatu.id dari JPNN.com 4/3/2026.
Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan publik terkait sumber pendanaan program unggulan tersebut.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah penggunaan dana pendidikan untuk program makan bergizi tepat dilakukan.
Baca Juga: Kisruh 70 Ribu Pasukan Israel, Benarkah Tanda Dajjal? Felix Siauw Bicara Blak-blakan
Namun Habiburokhman menegaskan bahwa penganggaran MBG tidak mengorbankan program pendidikan lain yang lebih penting.
“Tidak ada alokasi lebih penting yang dihapus untuk penganggaran MBG,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sumber anggaran program tersebut justru berasal dari efisiensi berbagai kegiatan yang sebelumnya dinilai tidak efektif dan berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Baca Juga: Angkot hingga Andong di Jalur Mudik Libur Jelang dan Setelah Lebaran, KDM Siapkan Uang Saku
“Yang ada itu menghapus kegiatan-kegiatan tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut,” kata Habiburokhman.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri digagas sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, khususnya siswa sekolah.
Program ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Habiburokhman bahkan menilai program tersebut memiliki manfaat besar bagi masa depan generasi muda.
“MBG itu program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita,” ujarnya.
Baca Juga: Angkot hingga Andong di Jalur Mudik Libur Jelang dan Setelah Lebaran, KDM Siapkan Uang Saku
Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan mengenai persetujuan anggaran sebenarnya telah selesai karena sudah disepakati bersama dalam proses penyusunan APBN.
Karena itu, menurutnya, fokus saat ini seharusnya bukan lagi pada polemik anggaran, melainkan memastikan program berjalan sesuai aturan.
“Hal ihwal persetujuan anggaran sudah berlalu karena sudah kita sepakati, tinggal sekarang kita awasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya.
Baca Juga: OTT KPK Seret Bupati Pekalongan, Aliran Dana Diduga Mengalir ke Suami Anggota DPR dan Anak DPRD
Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah dan DPR diharapkan dapat memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa serta berjalan transparan sesuai tujuan awalnya.***
