POJOKSATU.ID - Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar memicu sorotan publik.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, pun angkat bicara dan memberikan teguran terbuka.
Mobil dinas tersebut diketahui diperuntukkan bagi Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud.
Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi SDM Pertanian, Kementan Berikan Materi Ngonten Cerdas sebagai Strategi Digital
Nilai fantastis pengadaan kendaraan itu memunculkan perdebatan di tengah semangat efisiensi anggaran yang belakangan terus digaungkan pemerintah.
Bima Arya menegaskan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa oleh kepala daerah memang memiliki dasar hukum yang jelas.
Mulai dari spesifikasi teknis seperti kapasitas mesin hingga standar pengadaan, semua telah diatur dalam regulasi.
Namun menurutnya, kepatuhan administratif saja tidak cukup. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan asas kelayakan dan kepantasan dalam setiap kebijakan belanja daerah.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya saat dimintai tanggapan, dikutip pojoksatu.id dari kompas.com (26/2/2026).
Ia menambahkan, dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi anggaran, setiap kebijakan pengeluaran harus diuji dari sisi urgensi dan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.
“Apakah pembelanjaan mobil dinas itu benar-benar sesuai kebutuhan, dan apakah sudah layak dilakukan di masa efisiensi seperti sekarang,” kata Bima Arya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kebijakan anggaran tidak hanya dinilai dari aspek legal formal, tetapi juga dari persepsi publik dan rasa keadilan.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa selama ini dirinya masih menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan aktivitas dinas.
Namun, ia menyebut kondisi mobil pribadinya sudah tidak lagi prima.
Meski demikian, nilai pengadaan mobil dinas baru yang mencapai Rp8,5 miliar tetap menjadi perhatian warganet.
Baca Juga: Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Bandar Sabu Erwin dari Polda NTB, Beri Rp2,8 Miliar ke AKBP Didik
Sejumlah komentar di media sosial mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan dengan harga tinggi di tengah upaya penghematan belanja negara dan daerah.
Isu ini juga menyeret perhatian terhadap gaya hidup pejabat publik dan keluarga mereka.
Warganet menilai pejabat daerah harus menunjukkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Bikin Heboh, Wamendagri Turun Tangan Tegur Gubernur Kaltim
Polemik tersebut memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Bima Arya pun mengingatkan bahwa kepala daerah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan rasa kepantasan di mata masyarakat.
Di tengah sorotan publik, keputusan terkait pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim kini menjadi ujian sensitivitas anggaran serta komitmen efisiensi yang selama ini digaungkan pemerintah.***
