POJOKSATU.id – Polemik soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanaskan ruang publik.
Ramai dugaan bahwa biaya per porsi mencapai Rp15 ribu, memicu gelombang kritik karena dianggap tak sebanding dengan menu yang muncul di lapangan.
Di tengah derasnya opini yang berseliweran, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan klarifikasi langsung untuk meluruskan persepsi yang terlanjur menyebar luas.
Baca Juga: Masjid Mungsolkanas, Saksi Sunyi Cihampelas Sejak 1869 yang Lebih Tua dari Masjid Cipaganti
BNG menegaskan bahwa angka Rp15 ribu yang ramai diperbincangkan bukanlah anggaran untuk bahan baku makanan.
Penjelasan ini disampaikan Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang menegaskan bahwa komponen pembiayaan MBG mencakup banyak aspek, bukan hanya bahan baku.
“Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1–3 itu sebesar Rp8.000 per porsi."
Baca Juga: Dari Tambang ke Desa: Strategi ESG ANTAM Genjot Kemandirian Ekonomi Warga Pongkor
" Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi,” Ujar Nanik, dikutip Pojoksatu.id dari Badan Gizi Nasional 24/2/2026
Penjelasan tersebut membuka fakta bahwa angka Rp13 ribu hingga Rp15 ribu yang beredar merupakan total alokasi per porsi.
Termasuk biaya operasional dapur, distribusi, insentif relawan, hingga penyediaan fasilitas masak.
Baca Juga: Masjid Mungsolkanas, Saksi Sunyi Cihampelas Sejak 1869 yang Lebih Tua dari Masjid Cipaganti
Dengan kata lain, bahan baku hanya sebagian kecil dari keseluruhan anggaran yang dibutuhkan agar program bisa berjalan setiap hari.
Nanik juga merespons masifnya laporan masyarakat terkait menu MBG yang dinilai tidak sesuai standar.
Ia menegaskan BGN tidak tinggal diam dan memastikan seluruh laporan akan direspons secara profesional.
“Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku,"
"guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” tutup Nanik.
Dengan klarifikasi ini, BGN berharap polemik mengenai angka Rp15 ribu dapat dilihat secara proporsional, sekaligus mengajak publik memahami struktur anggaran yang sebenarnya.
Sementara itu, proses pengawasan lapangan akan terus diperketat demi memastikan menu yang diterima masyarakat benar-benar mencerminkan tujuan program.***




