POJOKSATU.ID - Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas publik pengguna media sosial tidak setuju Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), forum internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam paparan yang disampaikan secara daring pada Senin (23/2/2026), Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, mengungkapkan bahwa sebanyak 50,4 persen responden menyatakan penolakan terhadap rencana keanggotaan Indonesia di BoP.
Menurut Rico, penolakan tersebut tidak lepas dari persepsi publik terhadap arah dan kepentingan forum internasional itu.
Baca Juga: Ironi di Pusat Kota Karawang, SLB Tunas Harapan Belum Tersentuh Program Makan Bergizi Gratis
Sebagian responden menilai terdapat potensi dominasi Amerika Serikat dan Israel dalam kebijakan yang dihasilkan BoP.
“Penolakan utama didorong oleh kekhawatiran akan dominasi Amerika/Israel sebesar 14,6 persen, keberatan terhadap biaya iuran Rp17 triliun sebesar 9,6 persen, serta alasan Palestina belum merdeka sebesar 6,8 persen,” jelas Rico, dikutip dari instagram @tirtoid.
Tak hanya soal keanggotaan, hasil survei juga menyoroti besarnya iuran yang harus dibayarkan Indonesia jika bergabung.
Sebanyak 73,3 persen responden menyatakan tidak setuju apabila pemerintah harus mengalokasikan dana hingga Rp17 triliun untuk membayar iuran BoP.
Rico menilai angka tersebut mencerminkan kekhawatiran publik terhadap urgensi dan efektivitas keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.
Nominal iuran yang dianggap sangat besar menjadi pertimbangan utama, terutama di tengah berbagai kebutuhan domestik yang masih mendesak.
Baca Juga: War Takjil Jakarta 2026: Intip 5 Spot Paling Ramai yang Bikin Rela Antre dari Siang!
“Besarnya nominal iuran memicu pertanyaan publik terkait manfaat konkret yang akan diperoleh Indonesia,” tambahnya.
Survei Median ini dilakukan pada 10 hingga 14 Februari 2026 dengan metode penyebaran kuesioner berbasis Google Form.
Sebanyak 1.200 responden yang merupakan pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun dari seluruh provinsi di Indonesia berpartisipasi dalam survei tersebut.
Hasil ini menjadi gambaran awal tentang respons publik di ruang digital terhadap isu kebijakan luar negeri yang strategis.
Meski demikian, survei ini merepresentasikan persepsi pengguna media sosial, bukan keseluruhan populasi Indonesia.
Perdebatan mengenai keanggotaan Indonesia di Board of Peace diperkirakan masih akan terus berkembang, terutama menyangkut aspek geopolitik, keberpihakan, hingga beban anggaran negara.***
.webp)
