POJOKSATU.id - Kritik pedas Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, kembali menyeret perhatian publik pada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Dahnil menilai BPKH telah bergeser dari fungsi utamanya sebagai pengelola dana haji dan justru terlibat dalam praktik yang tidak memberikan nilai tambah bagi jemaah.

Baca Juga: Intip Pentingnya Software Slip Gaji Karyawan Otomatis untuk Perusahaan

“Selama ini yang diamati oleh publik BPKH atau di bawah BPKH itu berubah menjadi calo-calo ekonomi haji. Enggak ada added value-nya,”

Ujar Dahnil youtube TV Parlemen dan detiknews 12/2/2026.

Pernyataan tegas itu langsung memantik perhatian lantaran BPKH selama ini memegang mandat besar mengelola dana haji yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Juga: Mengapa Dana TPG dan THR Guru Bisa Tertahan di Daerah Padahal Sudah Cair dari Pusat? Ini Analisis Mekanisme Anggaran dan Peran Pemda

Kritikan tersebut menyoroti dugaan bahwa BPKH ikut terlibat dalam sektor-sektor operasional yang seharusnya bisa dikerjakan pihak swasta, bukan lembaga pengelola dana.

Dahnil menegaskan bahwa manajemen dana haji semestinya berorientasi pada peningkatan manfaat dan efisiensi, bukan sekadar ikut masuk dalam bisnis penyediaan jasa.

Menurutnya, jika BPKH terus meluas ke sektor operasional, risiko tumpang tindih kewenangan dan hilangnya peran pelaku usaha swasta bisa semakin besar.

Baca Juga: Intip Pentingnya Software Slip Gaji Karyawan Otomatis untuk Perusahaan

“Jangan sampai misalnya masuk di sektor penyediaan bis haji, penyediaan catering haji hanya berhenti hal-hal yang seperti itu saja yang sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh sektor-sektor lainnya,” kata Dahnil menguraikan.

Ia kemudian menegaskan kembali poin kritiknya dalam rapat tersebut.

“Selama ini yang diamati publik, BPKH atau di bawah BPKH itu berubah jadi calo-calo ekonomi haji. Enggak ada added value-nya. Jangan sampai hanya masuk di sektor penyediaan bus atau katering yang sebenarnya bisa dikerjakan sektor lain,”

Tuturnya, dikutip Pojoksatu.id dari Viva.co.id.

Kritik ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap BPKH.

Baca Juga: Intip Pentingnya Software Slip Gaji Karyawan Otomatis untuk Perusahaan

Meski demikian, lembaga tersebut belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Dahnil.

Publik kini menanti apakah kritik ini akan berujung pada evaluasi besar dalam pengelolaan dana haji ke depan.***