POJOKSATU.ID - Fakta mengejutkan terungkap dalam rapat kerja antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Sebanyak 1.824 orang yang tergolong dalam kelompok masyarakat terkaya justru tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Padahal, program PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
Baca Juga: Prabowo Diminta Tinggalkan Gibran di Pilpres 2029, Sebaiknya Pilih Sosok Ekonom di Periode Kedua
Namun dalam data terbaru yang telah dibersihkan, ditemukan peserta dari desil 9 dan 10 kategori ekonomi teratas masih terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.
“Dari data yang sudah dibersihkan, ada juga orang kaya desil 10 yang masuk PBI. Sebanyak 1.824 orang desil terkaya mendapat PBI,” ujar Budi, dikutip pojoksatu.id dari metrotv.
Temuan ini menimbulkan ironi. Sebab kuota penerima PBI BPJS Kesehatan dibatasi sekitar 96,8 juta peserta.
Artinya, ketika ada peserta dari kelompok mampu yang masuk daftar, maka ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru berpotensi tidak terakomodasi.
Budi mengakui bahwa persoalan akurasi data menjadi tantangan besar dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketidaktepatan pendataan dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Tak Harus Kuliah 4 Tahun, Kursus Mekanik Motor pun Bisa Jadi Alternatif Masuk Dunia Kerja
Dampaknya bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut hak masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan.
Program PBI selama ini menjadi tulang punggung akses kesehatan bagi kelompok rentan.
Pemerintah membayarkan iuran BPJS bagi peserta yang masuk kategori miskin dan tidak mampu.
Namun jika data penerima tidak akurat, keadilan distribusi anggaran bisa terganggu.
Dalam forum tersebut, Budi menegaskan pentingnya pembaruan dan integrasi data agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terbaru.
Evaluasi data disebut akan terus dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Temuan 1.824 peserta dari kelompok terkaya yang masih menerima PBI menjadi alarm serius bagi pengelolaan data bantuan sosial, termasuk di sektor kesehatan.
Publik pun mempertanyakan bagaimana sistem verifikasi berjalan hingga masyarakat mampu bisa tetap terdaftar sebagai penerima bantuan.
Perbaikan data menjadi kunci agar program jaminan kesehatan nasional tetap berjalan adil dan transparan.
Sebab di balik angka-angka tersebut, ada masyarakat yang berharap bantuan negara benar-benar hadir ketika dibutuhkan.***
