POJOKSATU.id - Ketegangan menyelimuti kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Rabu 4/2/2026 setelah tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta.

Aktivitas di dalam gedung mendadak berubah ketika sejumlah pejabat Bea Cukai disebut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan langsung oleh tim penyidik.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi tersebut.

Baca Juga: Disinggung Prabowo Subianto, Hanif Faisol Langsung Keruk Sampah di Pinggir Jalan

“Ya benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi mengenai OTT di Ditjen Bea dan Cukai, dikutip pojoksatu.id dari cnn indonesia 4/2/2026

Pernyataan itu memastikan bahwa komisi antirasuah sudah turun langsung dan memulai pemeriksaan terhadap pejabat terkait.

Sumber internal menyebut tim KPK memang telah memeriksa sejumlah pejabat Bea Cukai sejak pagi.

Baca Juga: Serangan Netizen Sangat Jahat di Tengah Tudingan 'Haji Nebeng', Chiki Fawzi: Mohon, Jangan Bawa-bawa Almarhumah Ibu Saya!

Pemeriksaan berlangsung secara tertutup, dan beberapa ruangan di dalam gedung tampak mendapatkan atensi khusus dari penyidik.

Kondisi itu membuat dinamika internal Bea Cukai memanas, dengan pegawai terlihat berhati-hati dan komunikasi antarpejabat berlangsung intens.

Juru Bicara Humas KPK, Budi Prasetyo, juga mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tengah dilakukan.

Baca Juga: Siswa Gap Year Masih Bisa Daftar KIP Kuliah 2026 Tanpa Buat Akun Baru, Ini Panduan Penting yang Perlu Dipahami Guru Agar Pendampingan Tidak Keliru

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC,” kata Budi melalui pesan tertulis, 4/2/2026

Ia menambahkan bahwa lembaganya memastikan proses berjalan sesuai mekanisme dan tidak ada informasi yang dapat dibuka sebelum tahap pemeriksaan selesai.

“BC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” ujarnya.

Hingga kini, KPK belum memberikan rincian mengenai identitas pejabat yang diperiksa maupun dugaan kasus yang menjadi dasar OTT.

Minimnya informasi membuat publik berspekulasi, mengingat Bea Cukai selama ini kerap menjadi sorotan terkait isu transparansi dan integritas.

Baca Juga: Disinggung Prabowo Subianto, Hanif Faisol Langsung Keruk Sampah di Pinggir Jalan

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diperiksa.

Publik menanti apakah langkah ini akan membuka babak baru pengungkapan kasus korupsi di lingkungan Bea Cukai.***