POJOKSATU.id - Persidangan dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan kembali memanas.

Setelah mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel menyebut adanya dugaan aliran dana ke ormas non-agama serta partai politik berinisial “K”.

Pernyataan tersebut sontak mengundang perhatian publik karena membuka babak baru dalam kasus yang sejak awal sudah menyita perhatian.

Baca Juga: Data NIP Belum Sesuai? Simak Cara Mudah Sinkronisasi Data BKN dan Dapodik Berikut Ini

Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam.

Lembaga antirasuah itu menantang Noel agar tidak menggulirkan isu di ruang publik tanpa dasar yang jelas.

KPK meminta Noel menyampaikan seluruh informasi yang ia klaim miliki langsung di persidangan, sehingga dapat diuji sebagai fakta hukum.

Baca Juga: Memahami Hasil Verifikasi Sistem pada Perbaikan NIP di VervalPTK!

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pengadilan adalah tempat paling sah untuk mengungkapkan dugaan keterlibatan pihak lain.

"Jika memiliki informasi-informasi lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan"

"Silakan disampaikan di depan majelis hakim. Supaya itu kemudian menjadi fakta persidangan," ujar Budi dikutip pojoksatu.id dari sindonews 26/1/2026.

Baca Juga: Info Terbaru! SKTP Resmi Terbit 20 Januari 2026 Jadi Kunci Cairnya TPG Guru, Cek Indikator dan Jadwal Estimasi

Pernyataan keras tersebut sekaligus merespons manuver Noel yang sebelumnya mengisyaratkan adanya pihak luar kementerian yang ikut menikmati aliran dana dari pengurusan sertifikasi K3.

Meski begitu, Noel belum sekali pun menyodorkan detail nama parpol maupun ormas yang ia singgung.

KPK menilai, jika memang ada nama besar yang terlibat, maka Noel memiliki ruang penuh untuk membeberkannya secara resmi.

Tanpa itu, pernyataan yang dilontarkan hanya berpotensi menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.

Sidang kasus ini diperkirakan akan terus menarik perhatian karena menyangkut jabatan strategis, aliran dana besar, serta potensi keterlibatan pihak eksternal.

Baca Juga: Memahami Hasil Verifikasi Sistem pada Perbaikan NIP di VervalPTK!

Publik kini menunggu apakah Noel benar-benar punya bukti, atau sekadar melemparkan sinyal politik di tengah tekanan hukum yang dihadapinya.***