POJOKSATU.ID - Pemerintah terus mendorong kebijakan campuran etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, penerapan etanol 10 persen atau E10 berpotensi mengurangi impor BBM hingga 3,9 juta kiloliter per tahun.

Menurut Bahlil, kebijakan mandatori etanol merupakan jalan cepat untuk memangkas ketergantungan Indonesia terhadap BBM impor.

Baca Juga: Sinkron Dapodik Sudah Benar Tapi Info GTK Lambat? Ini Penyebab Teknis yang Jarang Dijelaskan ke Guru

Ia menegaskan, selama Indonesia masih mengandalkan impor, maka kedaulatan energi tidak akan pernah benar-benar tercapai.

“Kalau etanol 10 persen diterapkan, kita bisa melakukan efisiensi impor BBM sekitar 3,9 juta kiloliter per tahun,” ujar Bahlil, dikutip pojoksatu.id dari INews ID (23/1/2026).

Bahlil menilai, pencampuran etanol ke dalam BBM bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari desain besar pemerintah untuk membangun kemandirian dan kedaulatan energi.

Baca Juga: Keluhan Layanan RSUD Bandung Kiwari Muncul, Pimpinan DPRD Minta Pelayanan Kesehatan Dibenahi

Ia menyebut ketergantungan terhadap impor BBM selama ini justru membuat Indonesia rentan terhadap tekanan pihak asing.

Lebih jauh, Bahlil menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor bensin pada 2027.

Ke depan, impor hanya akan dilakukan untuk minyak mentah atau crude oil, sementara proses pengolahan sepenuhnya dilakukan di dalam negeri.

Baca Juga: Hardesnas 2026, Bupati Dadang Supriatna Tegaskan Desa Fondasi Utama Pembangunan Kabupaten Bandung

Langkah ini diyakini mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Salah satu proyek yang diandalkan untuk mewujudkan target tersebut adalah Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Kilang yang baru diresmikan itu ditargetkan mampu memproduksi sekitar 5,8 juta kiloliter BBM per tahun.

Dengan tambahan kapasitas tersebut, impor BBM nasional yang sebelumnya berada di kisaran 24–25 juta kiloliter dapat ditekan menjadi 19 juta kiloliter pada 2026.

“Jujur saja, sistem lama itu by design membuat kita bergantung pada impor. Kalau ditanya menteri yang antiimpor, saya,” tegas Bahlil.

Baca Juga: BPBD Kota Bandung Tanam Ratusan Pohon di Pasirwangi dan Ujungberung untuk Tekan Risiko Banjir

Ia mengaku telah meminta Pertamina untuk segera mempercepat produksi BBM dalam negeri, khususnya untuk RON 92, RON 95, hingga RON 98.

Bahkan, Bahlil menyebut dirinya turun langsung memimpin rapat hingga dini hari demi memastikan target pengurangan impor bisa tercapai.

Namun demikian, Bahlil mengakui penerapan E10 membutuhkan kesiapan pasokan etanol dalam negeri.

Baca Juga: Peternak Menjerit Harga Bibit, Danantara Jawab Dengan Bangun 12 Pabrik Pakan dan Produksi Ayam Akhir Januari 2026

Pemerintah pun dituntut untuk meningkatkan produksi etanol nasional agar kebijakan substitusi BBM impor ini berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Kedaulatan itu artinya tidak boleh diintervensi asing. Kalau masih bergantung impor, lalu bicara kedaulatan, itu kontradiktif,” tutup Bahlil.***