POJOKSATU.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi utama penurunan stunting nasional kini menuai sorotan dari DPR RI.
Setelah berjalan hampir satu tahun, dampak nyata program tersebut dinilai belum terukur secara jelas.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, menilai hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diserahkan pemerintah terkait capaian program MBG, khususnya dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak.
Padahal, menurut Irma, dua indikator tersebut merupakan tujuan utama diluncurkannya program Makan Bergizi Gratis.
Tanpa data yang jelas, DPR kesulitan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program yang menelan anggaran besar itu.
“Itu yang belum kami dapatkan dan tadi juga kami pertanyakan. Apa capaian yang sudah dicapai oleh program makan bergizi gratis terkait penurunan stunting,” ujar Irma, dikutip pojoksatu.id dari TV One News (21/1/2026).
Baca Juga: Pemkab Dompu Lantik 5.387 PPPK Paruh Waktu, Puluhan Masih Tunggu Verifikasi BKN
Irma menegaskan, Komisi IX DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, laporan capaian menjadi hal krusial yang seharusnya disampaikan secara berkala.
Menurutnya, laporan tersebut tidak hanya penting bagi DPR, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Baca Juga: Kabarkan Sang Putri Meninggal dalam Kandungan, Rizal Armada: Sampai Ketemu di Atas Sana ya Cantik
Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana program MBG benar-benar berdampak pada perbaikan gizi anak dan penurunan stunting.
“Kalau tidak ada data yang disampaikan, bagaimana kita bisa menilai keberhasilan program ini?” tegasnya.
Komisi IX DPR sebelumnya telah beberapa kali meminta penjelasan terkait indikator keberhasilan MBG.
Baca Juga: TPG Aman Sampai Juni? Ini Panduan Bertahan di Sistem Validasi Bulanan untuk Guru
Namun hingga kini, data konkret mengenai perubahan status gizi penerima manfaat maupun korelasinya dengan penurunan stunting belum diterima secara resmi.
Irma menilai, tanpa tolok ukur yang jelas, program MBG berpotensi berjalan hanya sebagai rutinitas penyaluran makanan tanpa evaluasi dampak jangka panjang.
Hal ini dikhawatirkan membuat tujuan besar pengentasan stunting tidak tercapai secara optimal.
Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi data antara kementerian dan lembaga terkait.
Program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemerintah daerah.
Tanpa koordinasi dan pelaporan yang rapi, hasilnya sulit diukur.
Baca Juga: Jangan Tenang Dulu! Ini Celah Berbahaya di Info GTK yang Bisa Membuat TPG Guru Hangus
“Programnya bagus, niatnya baik. Tapi harus ada ukuran yang jelas dan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Irma.
Sorotan dari Komisi IX ini menambah daftar catatan kritis terhadap pelaksanaan MBG.
Publik pun mulai mempertanyakan apakah program tersebut sudah tepat sasaran dan benar-benar berdampak, atau justru masih berkutat pada persoalan administratif dan distribusi.
DPR berharap pemerintah segera menyerahkan laporan resmi terkait capaian MBG, termasuk data stunting dan status gizi penerima manfaat.
Dengan begitu, evaluasi menyeluruh bisa dilakukan demi memastikan program berjalan efektif dan tidak sekadar menghabiskan anggaran negara.***
