POJOKSATU.id - Kasus penemuan 1.000 ton beras ilegal di kawasan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, menggemparkan publik dan memicu reaksi keras dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Pemerintah menegaskan akan mengusut tuntas temuan ini, yang dinilai sebagai ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional dan jutaan petani Indonesia.
Dalam keterangannya, Amran menegaskan bahwa tindakan penyelundupan beras tidak hanya melanggar hukum.
Baca Juga: CPNS 2026 Akan Segera Dibuka, Ini Cara Aman Menyesuaikan Diri dengan Sistem Tes Baru
Tetapi juga mengganggu stabilitas sektor pertanian yang menopang kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia.
"Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton."
"Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,"
kata Amran dalam keterangan resmi dikutip pojoksatu.id dari cnbc indonesia 19/1/2026.
Temuan 1.000 ton beras ilegal ini semakin janggal karena berasal dari wilayah yang bukan penghasil beras, namun justru hendak didistribusikan ke daerah yang selama ini dikenal sebagai sentra surplus.
“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus."
Baca Juga: KNKT Beberkan Alasan Kondisi Pesawat ATR 42-500 Pecah Hingga Serpihannya Berhamburan
"Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujar Amran dikutip pojoksatu.id dari kompas.com 19/1/2026.
Selain merugikan petani, beras ilegal juga berpotensi membawa organisme pengganggu tanaman karena tidak melalui prosedur karantina.
Risikonya bukan hanya merusak produksi domestik, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara.
"Tidak peduli satu ton atau satu juta ton, kalau masuk tanpa prosedur karantina, dampaknya sama-sama berbahaya. Negara bisa rugi besar, petani dan peternak yang paling menderita," tegas Amran.
Pemerintah kini mengerahkan aparat gabungan Polri, TNI, Bea Cukai, dan Badan Karantina untuk membongkar jaringan penyelundupan yang diduga terorganisir.
Baca Juga: KNKT Beberkan Alasan Kondisi Pesawat ATR 42-500 Pecah Hingga Serpihannya Berhamburan
Kasus 1.000 ton ini menambah daftar panjang temuan sebelumnya, termasuk 250 ton di Sabang dan 40 ton di Batam.
Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor beras apa pun saat ini.
Dengan stok nasional yang disebut mencapai jutaan ton, Amran memastikan bahwa negara siap menindak tegas siapa pun yang mencoba merusak stabilitas pangan.***
