POJOKSATU.ID - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan adanya indikasi praktik tidak sehat dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas), khususnya yang berkaitan dengan PT Pertamina (Persero).
Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur.
Acara tersebut digelar secara virtual dan disiarkan pada Senin (12/1/2026).
Baca Juga: Gaji Fantastis Rp117 Juta, Tapi Pegawai Pajak Ini Masih Nekat Main Suap dan Berujung OTT KPK
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa persoalan tata kelola migas bukan hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga sudah lama menjadi keluhan masyarakat luas.
“Kita harus jujur mengakui, dalam beberapa tahun terakhir rakyat pun merasakan adanya permainan yang tidak sehat di Pertamina dan dalam pengaturan energi kita,” ujar Prabowo dengan nada serius.
Menurut Prabowo, sektor migas memiliki peran strategis bagi ketahanan energi nasional dan berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
Ketika tata kelola tidak berjalan dengan baik, maka dampaknya akan terasa mulai dari harga bahan bakar, biaya logistik, hingga stabilitas ekonomi nasional.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap berbagai kejanggalan yang terjadi di sektor energi.
Prabowo menyebut perlunya evaluasi menyeluruh, baik di tubuh Pertamina maupun dalam sistem pengawasan dan regulasi yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca Juga: 20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi THE WUR 2026, Ini Penilaian dan Skor Lengkapnya
“Kalau pengelolaan migas tidak beres, yang paling menderita adalah rakyat. Ini yang tidak boleh kita biarkan terus terjadi,” tegasnya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam mengelola perusahaan negara sebesar Pertamina.
Ia menilai bahwa sebagai BUMN strategis, Pertamina seharusnya menjadi tulang punggung kemandirian energi nasional, bukan justru memunculkan kecurigaan publik.
Peresmian Kilang RDMP Balikpapan sendiri menjadi salah satu proyek penting dalam upaya meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri.
Proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun demikian, Prabowo mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur saja tidak cukup.
Baca Juga: Hasil Rakernas I, PDIP Tegaskan Posisi Politiknya Tak Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Tanpa tata kelola yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat, tujuan besar swasembada energi akan sulit tercapai.
Pernyataan Presiden ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan lebih serius membenahi sektor migas ke depan.
Publik pun menantikan langkah konkret setelah pernyataan keras tersebut, termasuk kemungkinan audit menyeluruh dan penindakan terhadap praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.***
