POJOKSATU.id – Upaya pemulihan pascabencana di Sumatra kembali mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengerahkan bantuan besar-besaran sejak hari pertama bencana melanda.
Hanya saja, menurut Tito, mobilisasi itu tidak seluruhnya muncul dalam pemberitaan media, sehingga publik kerap menilai pemerintah bekerja apa adanya.
Dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanggulangan Pascabencana DPR RI bersama pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2025), Tito menyampaikan pernyataan yang kemudian menjadi sorotan.
“Selama ini mobilisasi dilakukan, tapi mungkin enggak terekspos di media ya. Enggak terekspos di media, akhirnya seolah-seolah kita bekerja seadanya."
"Padahal enggak, mobilisasi dilakukan oleh Presiden semenjak hari pertama,” katanya dikutip pojoksatu.id dari tirto.id.
Pernyataan itu muncul seiring laporan terbaru per 10 Januari 2026 yang menunjukkan bahwa pemerintah masih memverifikasi kondisi 52 daerah terdampak bencana di Sumatra.
Baca Juga: Viral Makanan MBG Diplastikkin, Publik Heboh! Ini Penjelasan Resmi SPPG dan BGN
Tim Satgas mengungkapkan sebagian wilayah belum kembali normal karena kerusakan berat pada rumah warga, jaringan jalan, layanan publik, dan fasilitas sosial.
Laporan resmi hari ini dari berbagai media kredibel menyebutkan bahwa ribuan personel TNI-Polri, BPBD, Basarnas, hingga relawan kementerian sudah dikerahkan sejak awal.
Akses jalan dibuka, lumpur disedot dari permukiman, bantuan logistik disuplai ke puluhan titik pengungsian, dan layanan kesehatan bergerak tetap beroperasi setiap hari.
Baca Juga: Viral Makanan MBG Diplastikkin, Publik Heboh! Ini Penjelasan Resmi SPPG dan BGN
Namun rangkaian pekerjaan teknis itu, kata Tito, tidak mendapat liputan seluas dinamika politik dan perdebatan terkait bantuan internasional.
Di ruang publik, yang ramai justru kritik dan polemik, sehingga kesan kerja pemerintah menjadi timpang.
Sementara itu, fakta terbaru hari ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah tengah menyelesaikan skema kompensasi rumah rusak untuk puluhan ribu warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Nilai bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, dari kategori ringan hingga berat.
Selain itu, Tito mengusulkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu pemulihan ekonomi keluarga terdampak.
MetroTV dan Liputan6 hari ini melaporkan bahwa masih ada 15 kabupaten/kota yang butuh perhatian khusus karena pemulihan belum optimal.
Proses pendataan ulang masih berlangsung, sementara pemerintah daerah didorong mempercepat perubahan APBD agar pembangunan infrastruktur dasar segera dimulai.
Di tengah rangkaian tugas besar itu, Tito meminta publik melihat proses penanganan secara utuh dan tidak menyimpulkan seolah pemerintah berjalan lambat.
Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah percepatan pemulihan, bukan seberapa besar ekspos di media.
Satgas memastikan laporan pemulihan Sumatra akan terus diperbarui setiap pekan agar masyarakat mendapat gambaran jelas.
Soal progres di lapangan dan tidak hanya bergantung pada narasi yang beredar di media sosial.***
