POJOKSATU.id - Nama Rieke Diah Pitaloka kembali mencuat di ruang publik.
Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggilnya terkait penyelidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta praktik ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Penetapan Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang, sebagai tersangka membuat perhatian publik tertuju pada lingkaran kekuasaan di daerah tersebut.
Baca Juga: Kenapa Gaji ASN Januari 2026 Belum Cair? Ini Penyebab Paling Umum dan Kapan Biasanya Masuk Rekening
Termasuk posisi strategis yang ditempati Rieke sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi.
Sebelum berada dalam sorotan kasus ini, rekam jejak Rieke menunjukkan perjalanan panjang yang tidak sederhana.
Lahir di Garut pada 8 Januari 1974, ia menamatkan pendidikan hingga jenjang doktoral di Universitas Indonesia.
Sebuah pencapaian yang jarang dicapai oleh figur publik yang aktif di dunia politik.
Namun sebelum dikenal sebagai politisi, Rieke lebih dulu membangun namanya sebagai aktris dan aktivis sosial.
Perannya sebagai Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri melambungkan popularitasnya pada awal 2000-an.
Baca Juga: Kenapa Gaji ASN Januari 2026 Belum Cair? Ini Penyebab Paling Umum dan Kapan Biasanya Masuk Rekening
Namun berbeda dari artis lain, Rieke memanfaatkan ketenarannya untuk terjun ke isu sosial, terutama terkait pekerja migran dan hak-hak buruh.
Keterlibatannya sebagai Duta Buruh Migran ILO menunjukkan komitmennya pada isu perlindungan pekerja.
Sebuah jalur advokasi yang kemudian mengantarkannya masuk ke panggung politik nasional.
Rieke sempat bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki jabatan Wakil Sekretaris Jenderal DPP sebelum akhirnya memilih berlabuh di PDI Perjuangan.
Pada Pemilu 2009, ia berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI, sebuah kursi yang terus ia pertahankan hingga periode sekarang.
Baca Juga: Kenapa Gaji ASN Januari 2026 Belum Cair? Ini Penyebab Paling Umum dan Kapan Biasanya Masuk Rekening
Selama di parlemen, ia dikenal vokal dalam isu kesehatan, BPJS, pekerja migran, hingga perlindungan konsumen di sektor digital.
Namun perhatian publik kembali tertuju ke arahnya sejak ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi melalui sebuah surat keputusan (SK) yang diterbitkan pada 11 April 2025.
Dalam posisi ini, Rieke dianggap memiliki ruang strategis memberi pertimbangan bagi Bupati Bekasi dalam kebijakan dan pengambilan keputusan.
Penunjukan tersebut wajar mengingat Rieke merupakan politisi senior PDI Perjuangan yang memiliki basis kuat di Jawa Barat.
Status sebagai penasihat inilah yang kini menempatkan Rieke dalam pusaran pemberitaan.
Ketika KPK melakukan penyidikan atas dugaan suap dan ijon proyek, termasuk dugaan aliran dana puluhan miliar rupiah di lingkungan Pemkab Bekasi.
Posisi penasehat menjadi salah satu aspek yang mendapat sorotan publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik membuka kemungkinan memanggil siapa pun yang dianggap berkaitan dan dapat memberikan informasi relevan, termasuk Rieke.
Meski demikian, hingga kini KPK menegaskan belum ada jadwal pemeriksaan resmi terhadap dirinya.
Tidak ada penetapan status hukum apa pun, dan nama Rieke baru disebut dalam konteks jabatan serta kedekatannya dengan struktur pemerintahan daerah yang tengah diperiksa.
Sorotan ini turut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pengaruh Dewan Penasehat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten.
Apakah jabatan tersebut memiliki peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan, atau hanya bersifat normatif sebagai bagian dari struktur pemerintah daerah?
Rangkaian perjalanan Rieke, mulai dari dunia seni, aktivisme sosial, hingga menjadi politisi nasional dan kemudian menduduki kursi penasehat bupati, menunjukkan dinamika yang kompleks.
Posisinya sebagai figur publik sekaligus politisi menjadikannya tokoh yang selalu berada di persimpangan antara suara rakyat dan dinamika kekuasaan.
Kini, ketika kasus korupsi di Bekasi memasuki babak penyidikan mendalam, sorotan terhadap setiap posisi strategis di lingkungan tersebut termasuk milik Rieke tak bisa dihindarkan.
Perkembangan penyidikan KPK akan menjadi kunci untuk menjawab sejauh mana relevansi jabatan penasehat yang diembannya.
Hingga saat ini, semua fakta yang muncul tetap berada pada tahap penelusuran dan pendalaman oleh penyidik.***
