POJOKSATU.id - Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menetapkan status bencana nasional dalam musibah banjir dan longsor yang mengguncang tiga provinsi di Sumatera memicu tanda tanya besar publik.
Di tengah puluhan ribu warga mengungsi, rumah rusak, hingga korban jiwa terus bertambah, masyarakat bertanya-tanya.
Apa sebenarnya alasan pemerintah menahan status nasional?
Prabowo akhirnya buka suara. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden menegaskan bahwa negara masih mampu menangani bencana tersebut tanpa harus menaikkan status menjadi bencana nasional.
Ucapan ini sontak membuat publik terbelalak karena skala bencana yang terjadi terlihat sangat besar dan meluas.
"Jadi saudara-saudara masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional ya, masalahnya adalah kita punya 38 provinsi."
Baca Juga: Kabar Terbaru Awal Tahun! Gaji PNS dan PPPK 2026, Masih Pakai Aturan Lama, Ini Daftar Rinciannya
"Masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain," ujar Prabowo dikutip pojoksatu.id dari jawapos
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan bentuk pengabaian atau meremehkan penderitaan masyarakat Sumatera.
Negara Klaim ‘Masih Mampu’, Ini Pertimbangan Utamanya
Menurut Prabowo, salah satu faktor utama yang membuat status bencana nasional tidak diterapkan adalah karena wilayah terdampakmeski parah.
Masih berada dalam cakupan yang dapat ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah secara terkoordinasi.
Bencana yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memang menimbulkan kerusakan besar.
Namun pemerintah menilai masih ada ruang gerak untuk mengoptimalkan dukungan tanpa mengaktifkan status nasional yang biasanya diterapkan bila kapasitas daerah kolaps total.
Prabowo juga menyinggung bahwa status nasional bukan hanya perkara simbolik.
Status tersebut berimplikasi pada mekanisme anggaran, kewenangan lintas lembaga, hingga langkah-langkah luar biasa yang biasanya diambil pada level krisis ekstrem.
Respons Cepat Pemerintah Jadi Alasan Pendukung
Dalam keterangan yang disampaikan kementerian terkait, pemerintah menegaskan bahwa penanganan di lapangan sudah berjalan dengan intens:
1. pengiriman logistik oleh BNPB
2. operasi evakuasi gabungan TNI–Polri
3. bantuan peralatan berat dari kementerian PUPR
4. serta pendirian posko kesehatan dan dapur umum
Beberapa menteri bahkan turun langsung untuk memonitor situasi. Pemerintah menyebut langkah-langkah ini sebagai bukti bahwa kapasitas nasional belum berada di titik darurat absolut.
Meski alasan pemerintah terdengar rasional, di lapangan muncul berbagai reaksi.
Sebagian masyarakat mendukung langkah Prabowo yang dinilai menjaga stabilitas anggaran dan memaksimalkan kinerja daerah terlebih dahulu.
Namun tak sedikit yang mempertanyakan keputusan tersebut, terutama melihat skala kerusakan yang masif dan kebutuhan warga yang terus meningkat.
Pengamat kebencanaan juga menilai bahwa penetapan status nasional bukan hanya soal kemampuan negara.
Tetapi juga percepatan penanganan, transparansi mekanisme bantuan, dan akses masuknya dukungan lintas lembaga.
Namun hingga kini, pemerintah tetap pada posisi bahwa kapasitas nasional masih cukup, dan fokus diarahkan pada pemulihan darurat secara cepat.
Di tengah sorotan dan kritik, Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh untuk warga terdampak.
Ia menegaskan bahwa keputusan apa pun yang diambil selalu mempertimbangkan keselamatan masyarakat.
Sementara itu, proses pemulihan masih berlangsung.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2026 Belum Ada Kepastian, MenPAN RB Buka Suara Soal Pemetakan Kebutuhan ASN
Ribuan warga masih bertahan di lokasi pengungsian, dan berbagai tim bekerja siang malam untuk membuka akses, mendistribusikan bantuan.
Serta memetakan kebutuhan rehabilitasi jangka panjang.
Pertanyaan publik soal status nasional mungkin belum akan mereda.
Namun bagi pemerintah, fokus utama saat ini adalah memastikan pemulihan Sumatera berjalan efektif status apa pun yang digunakan.***
