POJOKSATU.id - Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bukan lagi dipandang sebagai bencana alam semata.
Jaksa Agung mengungkap fakta mencengangkan yang membuka arah baru penanganan bencana di Indonesia.
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Ia menyebut adanya aktor atau pihak tertentu yang diduga kuat berperan dalam memperparah dampak banjir besar.
Yang menewaskan ratusan warga dan memaksa jutaan lainnya mengungsi 24/12/2025.
Pernyataan itu menegaskan bahwa tragedi ekologis yang terjadi bukan hanya akibat cuaca ekstrem.
Melainkan juga hasil dari kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia secara sistematis dalam jangka panjang.
Banjir Besar yang Sudah Diprediksi
Curah hujan ekstrem akibat pengaruh Siklon Senyar memang menjadi pemicu awal terjadinya banjir.
Namun data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kerentanan ekologi di Sumatera sudah sangat tinggi.
Deforestasi masif, pembukaan lahan skala besar, dan lemahnya pengawasan lingkungan membuat daerah hulu sungai kehilangan kemampuan menahan debit air saat hujan lebat.
Hal inilah yang disebut Jaksa Agung sebagai “faktor memperparah” yang tak bisa diabaikan.
Dalam laporan awalnya, ia menegaskan bahwa bencana tersebut terkait erat dengan kegiatan manusia yang merusak hutan dan mengganggu keseimbangan alam.
23 Perusahaan Masuk Radar Kejaksaan
Informasi yang diperoleh dari sumber resmi menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung telah mengidentifikasi 23 perusahaan.
Yang diduga memiliki keterkaitan dengan rusaknya kawasan hutan di beberapa provinsi di Sumatera.
Daftar tersebut tidak serta-merta menyatakan bersalah, tetapi menjadi dasar kuat bagi penyelidikan lebih lanjut.
Perusahaan-perusahaan itu disebut beroperasi di sektor perkebunan, kehutanan, dan aktivitas lain yang memanfaatkan kawasan hutan.
Sejumlah wilayah yang terdampak banjir tercatat sebagai daerah dengan sejarah panjang konflik lahan dan pembukaan hutan.
Penyelidikan yang sedang berjalan diarahkan pada dua aspek Pelanggaran izin usaha dan tata kelola lingkungan.
Serta aktivitas yang bersinggungan dengan illegal logging dan perambahan hutan.
Di sinilah perhatian publik tersedot. Untuk pertama kalinya, negara secara tegas menyebut korporasi sebagai bagian dari persoalan bencana.
Prabowo Beri Sinyal Penindakan
Presiden Prabowo langsung merespons laporan tersebut dengan tegas.
Ia menyatakan pemerintah akan menindak pelaku illegal logging dan praktik kejahatan lingkungan yang memperburuk kondisi wilayah hulu.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh lagi mentolerir aktivitas bisnis yang mengorbankan keselamatan rakyat.
Prabowo juga menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan audit izin lingkungan, terutama di daerah rawan banjir dan longsor.
Sikap tegas ini menjadi sinyal bahwa era pembiaran terhadap pelaku perusakan lingkungan sudah berakhir.
Organisasi Lingkungan: Puncak dari Kerusakan Bertahun-tahun
Sejumlah organisasi lingkungan seperti Walhi dan Greenpeace menyambut baik langkah penegakan hukum ini.
Mereka menyatakan banjir besar di Sumatera adalah “bencana ekologis”, bukan sekadar fenomena cuaca.
Degradasi hutan yang terus berlangsung selama puluhan tahun telah menghapus kemampuan alami hutan untuk menyerap air.
Sehingga begitu hujan ekstrem datang, seluruh wilayah runtuh secara bersamaan.
Lembaga ini meminta pemerintah melakukan reformasi total tata kelola lingkungan.
Termasuk audit menyeluruh terhadap izin industri yang beroperasi dekat wilayah hutan lindung dan daerah resapan.
Arah Baru Penanganan Bencana
Pernyataan Jaksa Agung ini menciptakan momentum penting Indonesia mulai menempatkan bencana sebagai persoalan penegakan hukum, bukan hanya urusan mitigasi teknis.
Dengan identifikasi pelaku yang bertanggung jawab dan tekanan politik dari Presiden, publik berharap upaya ini menjadi titik balik dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.
Kini bola panas berada di tangan penegak hukum.
Masyarakat menunggu apakah penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan berjalan tuntas atau kembali berhenti di tengah jalan.***
