POJOKSATU.id – Kota Bandung kembali dibuat panas oleh ulah oknum juru parkir liar yang mematok tarif seenaknya kepada warga maupun wisatawan.
Setelah beberapa kasus viral dalam sepekan terakhir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) akhirnya turun tangan dengan pernyataan paling keras sepanjang tahun ini.
Oknum juru parkir liar bakal dibawa ke barak militer untuk dibina.
Baca Juga: Heboh Ahok Tegas Tolak Sawit di Papua, Sebut Hutan Jangan Dibongkar, Jatah Rakyat Jangan Dirampas!
Pernyataan tersebut sontak memicu kehebohan publik. Bukan tanpa alasan, praktik parkir liar di Bandung sudah masuk kategori darurat selama akhir 2025 ini.
Mulai dari video di Jalan Braga yang menunjukkan tarif tak wajar Rp15.000, hingga kasus lain di Balonggede yang viral karena oknum juru parkir meminta bayaran Rp30.000.
Semua bukti yang tersebar di media sosial menunjukkan pola yang sama: pungutan liar semakin berani dan kerap menyasar wisatawan luar kota.
KDM menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi dibiarkan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Bandung diprediksi bakal dibanjiri wisatawan.
Dengan situasi seperti itu, pemerintah tidak mau reputasi kota rusak hanya karena ulah segelintir oknum.
"Jadi saya sudah sampaikan juga tadi bahwa harus mulai fokus pada penataan tidak boleh lagi ada parkir liar, pungutan liar,"
Baca Juga: Heboh Ahok Tegas Tolak Sawit di Papua, Sebut Hutan Jangan Dibongkar, Jatah Rakyat Jangan Dirampas!
"koordinator-koordinator para pedagang, yang di dalamnya hanya memperkaya beberapa orang dan membuat Kota Bandung jadi kumuh,"
kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, dikutip pojoksatu.id dari idn times (22/12/2025).
Langkah ini memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah provinsi.
Jika sebelumnya penindakan biasanya dilakukan lewat razia bersama Dishub dan Polrestabes Bandung, kini pemerintah ingin memberi efek jera ekstra keras.
Pembinaan ala militer dianggap bisa mengembalikan kedisiplinan para pelanggar ringan tanpa harus langsung masuk proses hukum berat.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung memastikan beberapa pelaku yang terekam dalam video viral sudah diproses aparat kepolisian.
Kasus di Balonggede, misalnya, berujung pada penangkapan dua oknum yang kini menjalani pemeriksaan di Polsek Regol.
Pemerintah kota menegaskan bahwa tarif parkir resmi sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2021.
Sehingga setiap bentuk penarikan tarif di luar ketentuan adalah pelanggaran jelas.
Meski begitu, faktanya praktik parkir liar memang sulit diberantas sepenuhnya.
Kawasan wisata pusat kota mulai Braga, Asia Afrika, hingga Naripan menjadi titik paling rawan.
Baca Juga: Heboh Ahok Tegas Tolak Sawit di Papua, Sebut Hutan Jangan Dibongkar, Jatah Rakyat Jangan Dirampas!
Banyak wisatawan tidak mengetahui tarif resmi sehingga mudah menjadi sasaran.
Inilah yang membuat keputusan KDM terlihat begitu mencuri perhatian.
Gagasan membawa oknum parkir liar ke barak militer bukan hanya solusi teknis.
Tapi juga simbol bahwa pemerintah benar-benar serius membersihkan Bandung menjelang musim liburan.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini dapat mengundang pro dan kontra.
Di satu sisi, masyarakat menyambut baik penindakan tegas karena sudah lelah menjadi korban pungli.
Baca Juga: Heboh Ahok Tegas Tolak Sawit di Papua, Sebut Hutan Jangan Dibongkar, Jatah Rakyat Jangan Dirampas!
Di sisi lain, efektivitas pembinaan militer untuk pelanggaran sipil menjadi pertanyaan.
Namun publik tampaknya cenderung mendukung.
Di ruang komentar berbagai akun Instagram yang mengunggah video parkir liar.
Warganet ramai-ramai memberi respons setuju. Kini mereka menantikan langkah nyata pemerintah setelah pernyataan tegas tersebut.
Yang jelas, pemerintah pusat kota tidak punya banyak waktu. Lonjakan wisatawan diperkirakan mulai terjadi dalam hitungan hari.
Jika Bandung ingin tetap nyaman dan aman sebagai kota tujuan liburan, maka urusan parkir liar harus dibereskan secepat mungkin.
Ke depan, keberhasilan penertiban ini akan sangat menentukan wajah Bandung sebagai kota wisata nasional.
Apakah pendekatan semi-militer ini akan menjadi solusi baru atau sekadar wacana viral, kini tergantung bagaimana pemerintah daerah mengeksekusinya.***
.webp)
