POJOKSATU.id – Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali ramai diperbincangkan setelah ia menyampaikan penolakannya terhadap rencana pembukaan lahan sawit di Papua.
Bukan sekadar berbeda pandangan, Ahok menilai kebijakan itu berpotensi mengulang kesalahan lama merusak hutan sekaligus gagal menyejahterakan masyarakat lokal.
Ahok tidak menampik bahwa sektor sawit memang menjadi sumber ekonomi.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Akad Massal 50 Ribu Rumah Subsidi di Banten
Namun menurutnya, pengalaman puluhan tahun sudah cukup menunjukkan bahwa pembukaan kebun sawit justru menghadirkan persoalan besar.
Mulai dari hilangnya hutan hujan, konflik lahan, hingga ketimpangan kesejahteraan warga.
Ia mengingatkan, Papua bukan sembarang wilayah. Hutan di tanah itu merupakan salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati dunia.
Baca Juga: Natalius Pigai Anggap Kritik Dino Patti Djalal ke Menlu Sugiono Hanya Omong Kosong
“Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi hutan-hutannya jangan dibongkar,” tegas Ahok dalam pernyataannya.
Ahok membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Menurutnya, negara tetangga itu tidak membabat hutan perawan untuk perkebunan.
Mereka menanam sawit di lahan-lahan yang sudah rusak, termasuk bekas tambang timah.
Baca Juga: Jaksa Taruna Fariadi Menyerah ke KPK, Sempat Lolos Saat OTT di Hulu Sungai Utara, Kini Pakai Rompi
“Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas tailing timah, tapi hutan-hutannya tidak dibongkar,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi kritik keras terhadap arah kebijakan yang hendak mendorong perluasan sawit di Papua.
Ahok menyebut konversi hutan hujan menjadi kebun monokultur akan membawa konsekuensi serius.
Baca Juga: UI Gandeng ISNAD Foundation, Buka Peluang Kuliah Lebih Luas Mahasiswa Palestina
Flora dan fauna khas Papua yang selama ini menjadi kekuatan ekologis akan kehilangan habitat.
Lebih jauh, ia menyebut risiko bencana ekologis bisa mengikuti jejak Sumatera yang menghadapi banjir dan longsor setelah pembukaan hutan secara besar-besaran.
Namun kritik Ahok tidak berhenti pada soal lingkungan. Ia menyinggung akar persoalan yang selama ini membelit tata kelola sawit.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Akad Massal 50 Ribu Rumah Subsidi di Banten
Ketidakadilan pembagian lahan dan mafia nominee yang menguasai jatah rakyat.
Dalam skema plasma, masyarakat desa seharusnya memperoleh 20 hingga 40 persen kepemilikan.
Tetapi di lapangan, kata Ahok, praktik itu jauh dari harapan. Banyak lahan plasma justru dikuasai oleh pihak-pihak yang hanya meminjam nama warga.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Akad Massal 50 Ribu Rumah Subsidi di Banten
“Di lapangan itu banyak nominee, pinjam nama orang doang. Itu tidak jalan,” ungkapnya.
Ia menekankan, jika negara ingin serius membangun ekonomi rakyat.
Maka lahan-lahan yang telah disita atau ditarik kembali seharusnya langsung diberikan kepada desa, bukan ke perusahaan besar atau bahkan BUMN.
“Harusnya lahan yang disita menjadi milik desa, milik koperasi rakyat. Bukan BUMN yang pegang,” kata Ahok.
Menurutnya, pola ideal adalah koperasi desa yang mengelola lahan dengan dukungan operator profesional.
Warga bekerja sebagai tenaga kebun, sementara keuntungannya kembali kepada desa.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Akad Massal 50 Ribu Rumah Subsidi di Banten
Model ini dianggap lebih adil dan berkelanjutan dibanding menyerahkan lahan kepada perusahaan yang kerap dinilai tidak transparan.
Ahok menekankan bahwa pembukaan sawit tanpa perbaikan tata kelola hanya akan memperluas kerusakan lingkungan.
Sekaligus memperpanjang lingkaran ketidakadilan bagi masyarakat adat Papua.
Baca Juga: UI Gandeng ISNAD Foundation, Buka Peluang Kuliah Lebih Luas Mahasiswa Palestina
“Kalau Anda rubah hutan hujan jadi sawit, tanaman monokultur flora fauna kita akan bisa hidup? Ini akan membawa bencana seperti di Sumatera,” katanya mengingatkan.
Pernyataan keras ini menjadi alarm bagi pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan panjang sektor kehutanan dan perkebunan.
Bagi Ahok, Papua bukan sekadar lahan ekonomi, tetapi rumah besar yang harus dijaga bersama.***
.webp)
