POJOKSATU.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kondisi kelistrikan Aceh “sudah normal”.
Klaim pemerintah soal pemulihan sistem kelistrikan di Aceh kembali menuai sorotan.
Fakta di lapangan menunjukkan ribuan warga di sejumlah wilayah masih harus hidup dalam gelap akibat pemadaman bergilir pascabencana banjir dan longsor.
Baca Juga: Pelantikan PPPK Tandai Akhir JHT Honorer, Skema Taspen Mulai Berlaku
Bahlil mengakui, hingga pertengahan Desember 2025, setidaknya empat kabupaten di Aceh belum sepenuhnya menikmati listrik normal.
Wilayah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.
Di daerah-daerah ini, pasokan listrik baru pulih sekitar 50 persen, memaksa warga menghadapi pemadaman bergilir yang berkepanjangan.
Baca Juga: Petani Kini Pakai Drone, Jadi Bentuk Aksi Nyata SnackVideo Lewat Desa Sejahtera 2025
“Secara umum untuk Aceh sudah normal, tinggal empat kabupaten tadi. Itu masih pemadaman bergilir,” kata Bahlil, dikutip dari Kompas, 19 Desember 2025.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan publik, mengingat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh terjadi sejak akhir November lalu.
Hampir sebulan berlalu, namun pemulihan listrik di wilayah terdampak berat belum sepenuhnya tuntas.
Baca Juga: Kabar Gembira PPPK, JHT BPJS Ketenagakerjaan Cair Saat Pelantikan 22 Desember
Bahlil berdalih bahwa gangguan kelistrikan bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan listrik atau kerusakan pembangkit.
Ia menyebut persoalan utama berada pada infrastruktur penyaluran yang rusak parah akibat bencana alam.
Sejumlah tower transmisi roboh, tiang listrik hanyut terbawa arus banjir, serta akses jalan menuju lokasi perbaikan masih sulit dijangkau.
Bahlil mengatakan, Pemadaman bergilir ini disebabkan kendala infrastruktur, seperti akses jalan dan tower-tower yang belum bisa dibangun.
"Ada yang sudah dibangun, tapi jatuh lagi terbawa air,” ujarnya, dikutip dari Kompas, 19 Desember 2025.
Baca Juga: Kabar Gembira PPPK, JHT BPJS Ketenagakerjaan Cair Saat Pelantikan 22 Desember
Namun, penjelasan tersebut tak sepenuhnya meredakan keluhan warga.
Di sejumlah wilayah pegunungan dan pedalaman, listrik bukan sekadar kebutuhan kenyamanan, melainkan kebutuhan vital untuk layanan kesehatan, pendidikan.
Pemadaman berkepanjangan dinilai memperlambat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pascabencana.
Baca Juga: Tak Bermaksud Mengecilkan Bantuan Malaysia, Mendagri Tito Minta Maaf Kalau Ada Salah Paham
Klaim pemerintah bahwa jaringan transmisi 150 kilovolt (kV) Pangkalan Brandan–Langsa telah rampung diperbaiki juga dinilai belum cukup menjawab persoalan di tingkat tapak.
Transmisi tersebut memang menjadi tulang punggung interkoneksi listrik Sumatra-Aceh, namun distribusi ke daerah-daerah terdampak berat masih tersendat.
Pemerintah menyatakan telah melibatkan berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan, mulai dari Kementerian ESDM, PLN, TNI, Polri, hingga masyarakat setempat.
Baca Juga: Penempatan Kerja 7.036 PPPK Paruh Waktu Depok Tidak Permanen, Bisa Digeser Sesuai Kebutuhan
Meski demikian, belum ada kepastian waktu kapan pemadaman bergilir di empat kabupaten tersebut benar-benar berakhir.
“Kalau tower-tower rendah atau tiang-tiang sudah bisa dibangun dan infrastrukturnya selesai, maka bisa kita selesaikan,” kata Bahlil, tanpa menyebut target waktu yang jelas.
Ketidakpastian ini menambah daftar persoalan penanganan pascabencana di Aceh, di tengah upaya pemulihan rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
Keterlambatan normalisasi listrik dinilai mencerminkan lemahnya kesiapsiagaan infrastruktur energi di wilayah rawan bencana.
Bagi warga, janji pemulihan tak lagi cukup.
Baca Juga: Belajar dari CPNS 2024, Ini Peluang Formasi Lulusan D-III dan S-1 di Kemenag untuk CPNS 2026
Mereka menuntut kehadiran negara yang lebih sigap, bukan sekadar pernyataan “sudah normal” di atas kertas, sementara realitas di lapangan masih gelap dan penuh keterbatasan.
Demikian perkembangan informasi terkait pemulihan listrik di wilayah Aceh dan menyisakan empat kabupaten yang belum pulih.***
