POJOKSATU.ID - Langkah Pemerintah Indonesia membeli hotel dan tanah seluas lima hektare di Mekkah, Arab Saudi, untuk pembangunan Kampung Haji menuai sorotan publik.
Di tengah polemik biaya haji yang terus meningkat dan layanan jemaah yang kerap dikeluhkan.
Keputusan investasi jumbo di Tanah Suci ini justru memunculkan pertanyaan soal urgensi dan prioritas kebijakan.
Baca Juga: Daftar Jurusan Kuliah Paling Banyak Praktik, Lulusannya Lebih Siap Kerja
Menteri Investasi dan Investasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan conditional sales and purchase agreement pembelian hotel di kawasan Mekkah.
Hotel tersebut memiliki 1.460 kamar dengan tiga menara dan diklaim mampu menampung 4.383 jemaah haji Indonesia.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga menjajaki pembelian lahan seluas lima hektare yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.
Baca Juga: Uang Negara Menganggur Rp4,5 Triliun, Menkeu Akui Banyak Kementerian Lelet Belanja
Di atas lahan tersebut direncanakan akan dibangun 13 menara tambahan dan satu pusat perbelanjaan.
Jika seluruh proyek rampung, total kamar disebut akan mencapai lebih dari 6.000 unit.
Narasi resmi pemerintah menyebut proyek Kampung Haji bertujuan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan bagi jemaah Indonesia.
Baca Juga: Mulai 2026, PPPK Paruh Waktu Wajib Ikuti Aturan Seragam ASN! Simak Jadwal Lengkapnya
Namun di mata publik, proyek ini justru menimbulkan kecurigaan baru.
Pasalnya, investasi properti di luar negeri dilakukan saat masih banyak persoalan mendasar haji yang belum terselesaikan.
Mulai dari antrean panjang, biaya tinggi, hingga layanan akomodasi yang dinilai belum optimal.
Sejumlah pengamat menilai, pembelian hotel dan tanah di Mekkah berpotensi menambah beban keuangan negara jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.
Apalagi, Rosan mengakui Kampung Haji tidak akan sepenuhnya eksklusif untuk jemaah Indonesia dan terbuka bagi warga negara asing jika kapasitas mencukupi.
Baca Juga: Langsung Viral Prabowo Makan Nasi Goreng di Posko Agam, Celetukan ‘Ini Menu Kalau Saya Datang Ya?’
Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah prioritas utama benar-benar untuk jemaah Indonesia atau justru ada orientasi bisnis di baliknya?
Rencana pembangunan jembatan penghubung Kampung Haji dengan Masjidil Haram yang ditargetkan rampung 2026 juga dinilai terlalu optimistis.
Proyek infrastruktur lintas negara tersebut dinilai memiliki risiko tinggi, baik dari sisi regulasi, pembiayaan, hingga ketergantungan pada otoritas Arab Saudi.
Di sisi lain, pemerintah berdalih proyek Kampung Haji sejalan dengan masifnya pembangunan di Arab Saudi dan diyakini mampu memberi nilai tambah jangka panjang.
Namun, kritik bermunculan karena belum ada penjelasan rinci terkait sumber pendanaan, skema pengelolaan, serta dampak terhadap penurunan biaya haji bagi masyarakat.
Publik kini menunggu kejelasan, apakah Kampung Haji benar-benar solusi bagi persoalan klasik penyelenggaraan haji?
Baca Juga: Langsung Viral Prabowo Makan Nasi Goreng di Posko Agam, Celetukan ‘Ini Menu Kalau Saya Datang Ya?’
Atau sekadar proyek ambisius yang berisiko mengalihkan fokus dari kebutuhan mendesak jemaah.
Tanpa transparansi dan pengawasan ketat, proyek ini berpotensi menjadi polemik panjang di tengah kepercayaan publik yang masih rapuh terhadap tata kelola haji nasional.
Sekian update informasi terkait pembangunan kampung haji oleh pemerintah Indonesia di Arab Saudi tepatnya di kota Mekkah.***
