POJOKSATU.id - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Papua perlu ditanami kelapa sawit agar bisa menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) mendadak menggegerkan publik nasional.
Kalimat itu cepat menyebar luas, memicu perdebatan panas di media sosial dan ruang publik.
Dari isu swasembada energi hingga kekhawatiran soal dampak lingkungan dan hak masyarakat adat Papua.
Ucapan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara pada 16 Desember 2025.
Dalam forum resmi itu, Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan dan energi.
Termasuk bagi wilayah Papua yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar.
"Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,"
kata Prabowo di Istana Negara Jakarta dikutip Pojoksatu.id dari liputan6 (16/12/2025).
Prabowo menyebut kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan biodiesel, yang selanjutnya digunakan sebagai pengganti BBM fosil.
Baca Juga: Pemprov Banten Kembali Dinobatkan Informatif, Skor Tinggi di Anugerah KIP 2025
Ia juga menyinggung tebu dan singkong sebagai bahan baku bioenergi lainnya.
Klaim Swasembada dan Janji Hemat Anggaran
Di balik pernyataan tersebut, terselip klaim besar pemerintah swasembada energi berbasis biofuel diyakini mampu menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun.
Selama ini, impor BBM dan subsidi energi menjadi beban berat APBN.
Pemerintah menilai penguatan biodiesel berbasis sawit sebagai solusi realistis jangka menengah.
Program campuran biodiesel, mulai dari B30, B35, hingga rencana peningkatan bauran lebih tinggi, terus digenjot.
Dalam kerangka inilah Papua disebut memiliki potensi strategis karena ketersediaan lahan dan posisi geografisnya.
Namun, klaim penghematan besar tersebut langsung memantik pertanyaan.
Sejumlah pengamat menilai hitung-hitungan ekonomi biodiesel tidak sesederhana yang dibayangkan publik.
Hitungan Ekonomi Tak Instan
Konversi sawit menjadi BBM membutuhkan proses panjang.
Mulai dari pembukaan lahan, penanaman, masa tunggu panen yang bisa mencapai tiga hingga empat tahun, pembangunan pabrik pengolahan, hingga infrastruktur distribusi.
Artinya, manfaat ekonomi dari sawit di Papua tidak akan langsung dirasakan dalam waktu singkat.
Investasi awalnya pun sangat besar dan memerlukan kepastian hukum serta tata kelola yang kuat.
Selain itu, harga crude palm oil (CPO) sangat bergantung pada pasar global.
Ketika harga sawit naik, pemerintah justru harus menambah insentif agar biodiesel tetap kompetitif.
Kondisi ini membuat klaim penghematan anggaran negara menjadi lebih kompleks.
Papua, Sawit, dan Isu Lingkungan
Pernyataan Prabowo juga menyentuh luka lama soal ekspansi perkebunan di Papua.
Selama beberapa tahun terakhir, rencana pengembangan sawit skala besar di Papua Selatan.
Termasuk wilayah Boven Digoel, telah menuai sorotan nasional dan internasional.
Baca Juga: Pemprov Banten Kembali Dinobatkan Informatif, Skor Tinggi di Anugerah KIP 2025
Kelompok lingkungan mengingatkan bahwa Papua merupakan salah satu benteng terakhir hutan tropis Indonesia.
Ekspansi sawit berisiko memicu deforestasi, mengancam keanekaragaman hayati.
Serta memicu konflik lahan dengan masyarakat adat jika tidak dikendalikan secara ketat.
Baca Juga: Pasangan Letda Titin Juara Turnamen Badminton Perwira Kodim Karawang
Di media sosial, muncul narasi bahwa Papua berpotensi dijadikan “pabrik BBM” baru.
Narasi ini memicu resistensi, terutama dari kalangan aktivis dan pemerhati Papua.
Terbelah di Ruang Publik
Reaksi publik pun terbelah. Pendukung Prabowo menilai langkah tersebut berani dan realistis demi kemandirian energi nasional.
Mereka melihat sawit sebagai kekuatan ekonomi yang selama ini menopang devisa negara.
Sebaliknya, pihak yang menolak menilai Papua bukan sekadar objek proyek nasional.
Mereka menuntut kejelasan soal perlindungan lingkungan, keterlibatan masyarakat adat, serta dampak jangka panjang terhadap ekosistem.
Pemerintah sendiri menegaskan pengembangan energi di Papua tidak hanya bertumpu pada sawit, tetapi juga energi terbarukan seperti tenaga surya dan air.
Baca Juga: Pemprov Banten Kembali Dinobatkan Informatif, Skor Tinggi di Anugerah KIP 2025
Pernyataan Prabowo tentang sawit di Papua kini menjadi simbol perdebatan besar.
Antara visi swasembada energi dan tantangan nyata menjaga lingkungan serta keadilan sosial di Tanah Papua.***
