POJOKSATU.ID - Wamenko Kumham Imipas sekaligus anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Otto Hasibuan.
Kembali memantik polemik setelah mempertanyakan paradoks yang terjadi pada kepolisian Indonesia.
Ia heran melihat bagaimana institusi Polri kerap dihujani kritik dan dibenci publik.
Namun pada saat yang sama justru menjadi tempat yang paling diperebutkan oleh banyak orang.
Baca Juga: Pelaku Kekerasan di Sekolah Didominasi Siswa, Wamendikdasmen Sorot Peran Komite Sekolah
Bahkan sampai rela membayar mahal untuk bisa masuk Akademi Kepolisian (Akpol).
Pernyataan Otto bukan hanya menunjukkan kegelisahan internal komisi.
Tetapi juga memperlihatkan betapa akutnya masalah yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap Polri.
Dalam konferensi pers usai rapat Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama mantan Kapolri dan sejumlah tokoh ormas keagamaan.
Baca Juga: Gerakan Teman Sebaya RukunSamaTeman Resmi Diluncurkan, Ajak Murid Jadi Agen Perubahan di Sekolah
Otto secara lugas mengakui bahwa masalah di tubuh Polri sudah diketahui semua pihak.
Namun yang membuatnya semakin bingung adalah fenomena bertolak belakang antara citra Polri yang jeblok di mata publik dan tingginya minat masyarakat untuk menjadi polisi.
Menurutnya, kondisi ini membingungkan sekaligus mengkhawatirkan.
“Mereka mengatakan banyak kebencian publik terhadap Polri,” ujar Otto, dikutip dari Kompas, 11 Desember 2025.
“Tapi saya malah bertanya, kalau polisi begitu dibenci, kenapa semakin banyak yang mau masuk? Bahkan sampai rebutan bayar sana-sini.”
Pernyataan tersebut justru membuka kembali luka lama mengenai dugaan praktik jual-beli jabatan dan pungutan dalam proses rekrutmen anggota Polri.
Otto bahkan menyinggung kemungkinan bahwa sebagian orang yang ingin masuk Polri sudah sejak awal memiliki motivasi keliru.
Ia tak menampik bahwa ada calon personel yang masuk dengan ambisi untuk “menikmati” kekuasaan dan kewenangan yang selama ini dianggap rawan disalahgunakan.
Baca Juga: Pendaftaran SNBP 2026, Cek Syarat Eligible, Kuota Sekolah, dan Jadwal Lengkap
“Itu yang sedang kami pikirkan. Jangan-jangan mereka justru sudah menikmati stigma itu, atau institusinya yang merusak orang baik setelah mereka masuk,” ujarnya.
Otto menyebut fenomena tersebut menjadi PR besar bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Ia menilai persoalan citra buruk Polri bukan hanya disebabkan oleh oknum internal.
Tetapi juga kemungkinan adanya intervensi eksternal yang membuat Polri tidak lagi independen.
Ia bahkan menyinggung dugaan pengaruh partai politik dalam kebijakan Polri yang berpotensi memperkeruh integritas lembaga tersebut.
“Apakah partai politik berpengaruh pada ketidak-independenan Polri? Ini salah satu yang sedang kami dalami,” tambahnya.
Komentar Otto dianggap sebagian pihak sebagai bukti bahwa pemerintah menyadari rusaknya kepercayaan publik terhadap Polri.
Tetapi hingga kini tidak ada langkah tegas yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
Sementara itu, laporan-laporan terkait pungli, pemerasan, hingga kekerasan aparat semakin memperkuat persepsi negatif publik.
Ironisnya, meski struktur Polri terus menuai kritik, peminat masuk kepolisian tak pernah surut.
Fenomena inilah yang oleh Otto disebut sebagai kontradiksi besar yang menggambarkan betapa rusaknya sistem rekrutmen.
Sehingga kesempatan masuk Polri dinilai sebagian orang sebagai “jalan pintas” menuju kekuasaan dan pengaruh.
Baca Juga: Beasiswa Pemerintah Rusia 2025, Peluang Prestisius untuk Kuliah Gratis di Negeri Beruang Merah
Pernyataan Otto kini memancing reaksi beragam.
Sebagian menganggapnya jujur, sebagian lagi melihatnya sebagai pengakuan telat atas sesuatu yang sudah lama terjadi.
Namun satu hal pasti, jika masalah ini tidak ditangani secara serius, jurang antara Polri dan publik akan semakin lebar.
Sementara kerusakan di dalam institusi akan terus berjalan tanpa perbaikan berarti.***
