POJOKSATU.ID - Natalius Pigai menjadi salah satu tokoh paling menarik di pemerintahan Indonesia saat ini.
Lahir di Paniai, Papua pada 25 Desember 1975, Pigai dikenal luas sebagai aktivis hak asasi manusia (HAM) sebelum terjun ke panggung politik nasional.
Jejak perjuangan, perjalanan karier, serta catatan kekayaannya menjadi sorotan publik.
Baca Juga: Calon Pelamar Bersiap! Ini Gambaran Jadwal dan Persyaratan CPNS 2026
Setelah ia dipercaya menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2024.
Natalius Pigai tumbuh di lingkungan yang sederhana di Papua.
Semangatnya untuk memperjuangkan keadilan bermula sejak masa muda ketika ia aktif dalam berbagai organisasi.
Termasuk sebagai pemimpin Asosiasi Mahasiswa Papua Internasional dan terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil.
Ia juga pernah bergabung dengan sejumlah LSM seperti WALHI dan kelompok advokasi masyarakat adat yang terpinggirkan.
Pigai menempuh pendidikan formal di Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta, memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
Ia pun memperkaya pengetahuannya dengan pendidikan nonformal seperti statistika di Universitas Indonesia dan program kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara.
Jejak karier Pigai bukan sekadar aktivisme sosial, tetapi juga panjang di sektor pemerintahan.
Baca Juga: Data Belum Diverifikasi di Seleksi Tendik 2025? Ini Penjelasan Resminya
Ia memulai karier sebagai staf khusus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1999–2004), kemudian bekerja sebagai peneliti, konsultan program rehabilitasi Aceh-Nias, dan tim asistensi di Kementerian Dalam Negeri.
Aktivitasnya dalam pemerintahan memberi pondasi kuat sebelum akhirnya masuk ke jalur lembaga HAM.
Pada 2012 hingga 2017, Pigai dipercaya menjadi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berkutat pada pemantauan pelanggaran HAM dan advokasi.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Miliki 4.066 Hektare Kebun Sawit, Sudah Aman secara Lingkungan?
Jabatan ini memperkuat reputasinya sebagai pendekar HAM yang vokal di Indonesia.
Nama Pigai kembali mencuat ketika Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Menteri HAM dalam Kabinet Merah Putih yang dilantik pada 21 Oktober 2024.
Langkah ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap pengalaman panjangnya dalam isu HAM secara nasional, termasuk advokasi masyarakat terpinggirkan dan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia.
Posisi Pigai tak lepas dari sorotan. Salah satunya terkait usulannya yang menghebohkan publik ketika menyampaikan kebutuhan anggaran besar untuk kementerian, yang sempat menjadi perdebatan di DPR.
Meski begitu, para pengamat menilai hal itu bagian dari upayanya memperkuat fungsi kelembagaan HAM di Indonesia.
Sebagai pejabat negara, Pigai wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Data terakhir yang tersedia menunjukkan total kekayaannya sekitar Rp4,3–4,7 miliar.
Aset itu termasuk sebuah mobil Honda CRV Jeep keluaran 2011 senilai sekitar Rp300 juta, harta bergerak senilai Rp70 juta, surat berharga sekitar Rp2 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp2 miliar.
Pigai tercatat tidak memiliki tanah atau bangunan dalam laporan tersebut dan tidak memiliki utang.
Baca Juga: Tak Lolos PPPK Paruh Waktu? Pemerintah Buka Pendataan Non ASN 2025 untuk Semua Honorer
Rekam jejak Natalius Pigai mencerminkan perjalanan dari aktivis akar rumput hingga menjadi pembuat kebijakan nasional.
Peranannya sebagai Menteri HAM membawa harapan dan tantangan tersendiri, terutama dalam menguatkan perlindungan hak asasi di seluruh Indonesia.
Transformasi karier ini menjadi bukti nyata keterlibatan tokoh civil society dalam membentuk kebijakan publik pada level tertinggi pemerintahan.***
