POJOKSATU.id - Penetapan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam rapat pleno yang digelar Selasa malam, 9 Desember 2025, di Hotel Sultan, Jakarta, langsung menghebohkan publik Nahdliyin.
Keputusan yang diumumkan Rais Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh, itu menjadi sorotan besar karena dilakukan di tengah dinamika internal PBNU yang sedang memanas.
Baca Juga: Data Terbaru Korban Bencana Sumatera Hari ke-15, 964 Orang Meninggal, 293 Masih Hilang
Dalam pengumumannya.
Mohammad Nuh menyampaikan bahwa rapat pleno sepakat menunjuk Zulfa Mustofa untuk mengisi posisi strategis tersebut hingga muktamar digelar pada 2026 mendatang.
Penunjukan ini sekaligus menjawab kekosongan kepemimpinan setelah masa transisi pasca berakhirnya periode kepengurusan ketua umum sebelumnya.
Baca Juga: Data Terbaru Korban Bencana Sumatera Hari ke-15, 964 Orang Meninggal, 293 Masih Hilang
Namun keputusan itu juga memantik perdebatan lantaran sebagian pihak menilai mekanisme pleno belum sepenuhnya sesuai dengan AD/ART organisasi.
Meski begitu, pihak Syuriyah menegaskan penunjukan ini sah dan menjadi langkah yang dianggap perlu untuk menjaga stabilitas organisasi.
PBNU juga memastikan bahwa agenda besar seperti persiapan muktamar, konferensi besar, dan peringatan satu abad NU tetap berjalan sebagaimana direncanakan.
Baca Juga: Di Tengah Derita Banjir Rakyat Aceh, Mualem Ungkap Ada Bupati Lari ke Medan Cari Hiburan Karaokean
Rekam Jejak
Di tengah kehebohan penunjukan tersebut, publik mulai menyorot sosok KH Zulfa Mustofa yang selama ini jarang tampil sebagai figur paling depan PBNU.
Namun rekam jejaknya ternyata jauh lebih panjang dan berpengaruh dari yang banyak diduga.
Zulfa Mustofa lahir di Jakarta pada 1977. Ia tumbuh dalam tradisi keilmuan pesantren dan dikenal sebagai santri dari sejumlah kiai besar di lingkungan NU.
Dalam salah satu pernyataannya usai penetapan, ia menyebut dirinya sebagai santri Rais Aam PBNU.
Serta mengungkapkan bahwa ia merupakan keponakan dari KH Ma’ruf Amin, yang kini dikenal sebagai tokoh nasional sekaligus ulama terkemuka.
Sebelum ditetapkan menjadi Pj Ketum, Zulfa menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
Pengalaman organisasinya cukup panjang, mulai dari Sekretaris Jenderal MUI DKI Jakarta, Wakil Majelis Pertimbangan MUI Pusat.
Baca Juga: Data Terbaru Korban Bencana Sumatera Hari ke-15, 964 Orang Meninggal, 293 Masih Hilang
Hingga Ketua Komite Fatwa BPJPH posisi penting yang berkaitan dengan arah kebijakan produk halal nasional.
Rekam jejak itu menunjukkan bahwa peran Zulfa bukan sekadar formalitas.
Ia terlibat dalam berbagai proses internal yang menyangkut keputusan penting keagamaan, kebijakan halal, hingga konsolidasi antarorganisasi Islam.
Baca Juga: Ribuan Warga Meriahkan Tangsel Color & Bubble Run 2025 di BSD Serpong
Jaringan keilmuannya juga luas, membuatnya memiliki kedekatan dengan banyak tokoh pesantren dan ulama di daerah.
Penunjukan Zulfa sebagai Pj Ketum PBNU dinilai sebagian kalangan sebagai langkah kompromi di tengah memanasnya kondisi internal organisasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, PBNU dikabarkan memiliki dua kubu besar yang berbeda dalam soal arah strategis organisasi.
Penetapan Pj Ketum melalui pleno ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi struktural agar NU tetap solid menjelang muktamar yang disebut sebagai momentum paling penting dalam tubuh organisasi.
Setelah ditunjuk sebagai Pj Ketum, KH Zulfa Mustofa mengambil langkah menyejukkan.
Ia meminta seluruh unsur NU untuk meninggalkan konflik masa lalu dan kembali bersatu.
Baca Juga: Data Terbaru Korban Bencana Sumatera Hari ke-15, 964 Orang Meninggal, 293 Masih Hilang
Menurutnya, NU tidak boleh berjalan dalam suasana terpecah, terutama menjelang agenda besar pada 2026.
Zulfa menegaskan bahwa posisinya sebagai Pj Ketum adalah amanah sementara untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan.
Ia juga menambahkan bahwa NU membutuhkan ketenangan dan kedewasaan dalam menyikapi perubahan kepemimpinan.
Penunjukan Zulfa Mustofa memang mengejutkan
Tetapi rekam jejak dan pengalaman panjangnya di organisasi keagamaan tampaknya menjadi alasan kuat mengapa dirinya dipercaya memegang kendali PBNU dalam masa transisi ini.
Kini publik menunggu bagaimana kepemimpinannya akan menjaga stabilitas organisasi sekaligus mempersiapkan muktamar yang akan menentukan arah PBNU ke depan.***
