POJOKSATU.ID - Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, akhirnya muncul ke publik dengan permohonan maaf.
Setelah menuai kecaman nasional akibat keputusannya meninggalkan daerah saat banjir besar melanda wilayahnya.
Dalam video klarifikasi yang diterima redaksi, Mirwan mengakui tindakannya berangkat umrah tanpa izin.
Telah “mengganggu stabilitas nasional” dan memicu keresahan publik.
Namun bagi banyak warga Aceh Selatan, permintaan maaf tersebut dinilai telat.
Dan tidak sebanding dengan situasi chaos yang mereka alami tanpa kehadiran pemimpinnya.
“Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pascabanjir,” kata Mirwan.
Kalimat itu disampaikan dengan nada penuh penyesalan.
Baca Juga: Chanee Bongkar Dosa Lama Kemenhut! 9 Tahun Dighosting dan Dilarang Ungkap Fakta Hutan Gundul
Tetapi publik menilai penyesalan ini muncul hanya setelah sorotan Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian semakin keras.
Mirwan secara khusus meminta maaf kepada Presiden Prabowo, Mendagri Tito, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
“Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ujarnya.
Namun permohonan maaf tersebut justru memancing reaksi publik yang mempertanyakan integritas dan kepekaannya sebagai pejabat daerah.
Bagi warga Aceh Selatan, persoalannya bukan sekadar soal izin umrah, tetapi soal waktu.
Di saat ribuan warga mengungsi, akses jalan terputus, listrik padam, dan bantuan tersendat, Mirwan justru berada di luar negeri.
Fakta bahwa keberangkatannya dilakukan tanpa izin hanya menguatkan kesan bahwa ia menganggap enteng tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
Mirwan juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Aceh Selatan.
Baca Juga: Pelaku Bom SMAN 72 Kelapa Gading Sudah 3 Kali Diperiksa, Ibunya F Satu Kali, Bagaimana Hasilnya
Ia berjanji akan “bekerja keras memulihkan kepercayaan publik” dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang.
Namun di media sosial, respons sinis bermunculan, sebagian warga menilai pernyataan Mirwan hanyalah langkah menyelamatkan jabatan.
Setelah pemerintah pusat bereaksi keras terhadap tindakan indisipliner tersebut.
Tak sedikit pula yang mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Mirwan selama masa bencana.
Baca Juga: Fix Berbeda! Tes PPPK dan CPNS 2026 Ternyata Tidak Sama, Ini Bagian yang Paling Menjebak
Warga melaporkan ketidakhadiran pemimpin daerah menyebabkan koordinasi tanggap darurat tidak optimal.
Banyak posko pengungsian kekurangan logistik atau terlambat menerima bantuan karena minimnya arahan langsung dari bupati.
Sejak awal, Kemendagri menyebut Mirwan pergi tanpa izin dan tengah diperiksa oleh Inspektorat Khusus.
Pernyataan permintaan maaf ini dinilai sebagai upaya meredakan tekanan politik dan publik, bukan kesadaran murni atas kelalaian.
Banyak tokoh masyarakat menilai tindakan bupati itu melukai kepercayaan warga dan mencederai etika kepemimpinan.
Mirwan memang menyebut adanya miskomunikasi karena jaringan di Aceh Selatan padam akibat bencana.
Namun alasan itu tidak cukup menjelaskan mengapa ia nekat berangkat di tengah kondisi genting.
Baca Juga: Terlambat! Mirwan Minta Maaf Usai Kabur Saat Bencana, Prabowo Sudah Murka
Publik kini menunggu tindak lanjut pemerintah pusat, apakah permintaan maaf itu cukup, atau justru menjadi dasar sanksi lebih tegas.
Sementara itu, warga Aceh Selatan masih berupaya bangkit dari dampak banjir.
Dan bagi sebagian besar dari mereka, luka psikologis ditinggalkan pemimpin di saat krisis mungkin tidak sembuh hanya dengan kata “maaf”.***
