POJOKSATU.ID - Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution kembali menuai kritik keras.

Bukan tanpa alasan, pemangkasan ekstrem terhadap anggaran bencana dinilai menjadi biang ketidaksiapan pemerintah daerah.

Guna menghadapi banjir bandang dan longsor yang mengguncang Sumut dalam beberapa pekan terakhir.

Peneliti FITRA Sumut, Elfenda Ananda, menyebut pemotongan anggaran Belanja Tidak Terduga.

Baca Juga: Chanee Bongkar Dosa Lama Kemenhut! 9 Tahun Dighosting dan Dilarang Ungkap Fakta Hutan Gundul

Yang dilakukan Bobby merupakan langkah yang tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya bagi keamanan warga di wilayah rawan bencana.

Dari catatan resmi, BTT yang sebelumnya mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Hassanudin atau Fatoni.

Dipangkas brutal hingga tersisa Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025.

Artinya, anggaran bencana Sumut dipotong 88 persen, menguap sebesar Rp744,7 miliar hanya dalam satu tahun anggaran.

Baca Juga: Pelaku Bom SMAN 72 Kelapa Gading Sudah 3 Kali Diperiksa, Ibunya F Satu Kali, Bagaimana Hasilnya

Lebih ironis lagi, APBD 2026 justru kembali menggerus anggaran itu menjadi Rp70 miliar saja, angka yang bahkan tak cukup menutup kerusakan satu kabupaten.

Elfenda mengatakan, Anehnya, anggaran belanja bencana di tahun 2026 tambah turun lagi.

"Cuma Rp70 miliar. Ini sangat tidak masuk akal," tegas Elfenda, dikutip dari Inilah, 9 Desember 2025.

Dengan total belanja daerah sebesar Rp12,5 triliun, porsi BTT Sumut kini hanya 0,8 persen.

Jauh di bawah standar internasional kebutuhan dana darurat untuk daerah rawan bencana yang minimal berkisar 1,5 hingga 5 persen.

Kondisi ini memperlihatkan satu hal, pemerintah daerah gagal membaca risiko meski BMKG sudah berkali-kali mengeluarkan peringatan.

Elfenda juga menuding Pemprov Sumut kerap melakukan pergeseran anggaran tanpa kerangka risiko yang jelas.

Kondisi ini, menurutnya, memperlihatkan perencanaan fiskal yang tidak stabil serta absennya analisis risiko bencana dalam penyusunan APBD.

Baca Juga: Fix Berbeda! Tes PPPK dan CPNS 2026 Ternyata Tidak Sama, Ini Bagian yang Paling Menjebak

“BTT diperlakukan hanya sebagai pos fleksibel untuk dipindah-pindahkan, bukan sebagai instrumen kesiapsiagaan,” kritik Elfenda.

Parahnya, anggaran yang dipindahkan justru masuk ke sektor-sektor yang belakangan ikut disorot dalam dugaan korupsi infrastruktur jalan.

Situasi ini mempertegas bagaimana keputusan politik anggaran lebih besar pengaruhnya ketimbang keselamatan masyarakat.

Bencana besar yang menerjang Sumut kemudian menguji kebijakan tersebut. Hasilnya tragis.

Baca Juga: Terlambat! Mirwan Minta Maaf Usai Kabur Saat Bencana, Prabowo Sudah Murka

Distribusi logistik kacau, jalur evakuasi terputus, dan pemerintah provinsi tak kunjung hadir cepat.

Banyak daerah terpaksa menggunakan dana talangan sembari menunggu bantuan yang tak kunjung turun.

“Rakyat yang terisolir karena jembatan putus atau akses terhalang longsor hanya bisa pasrah menunggu,” ujar Elfenda.

Kini, kerusakan akibat banjir dan longsor di Sumut diperkirakan mencapai Rp9,98 triliun, jauh melampaui kesiapan anggaran.

Data menunjukkan 1,5 juta jiwa terdampak, puluhan ribu mengungsi, dan korban meninggal mencapai 330 jiwa.

Elfenda menegaskan, Bobby harus bertanggung jawab atas kebijakan pemangkasan anggaran bencana yang kelewat drastis.

Ia mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme penyusunan APBD yang dinilai tidak berbasis data maupun analisis risiko dari BMKG.

“Ini bukan sekadar salah hitung. Ini kegagalan perencanaan yang membuat rakyat menanggung akibatnya,” pungkas Elfenda.***