POJOKSATU.ID - Partai Demokrat meminta pemerintah segera membuka akses bantuan kemanusiaan internasional untuk korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemerintah perlu memperluas kerja sama kemanusiaan mengingat warga terdampak masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Menurut Herman, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pasokan pangan, air bersih, dan kebutuhan harian belum sepenuhnya terpenuhi.

Baca Juga: Bisa Dipecat Kapan Saja! Honorer Kesehatan Terancam Tak Bergaji, DPRD Dorong CSR Jadi Jalan Terakhir

Karena itu, ia menilai sudah saatnya pemerintah memberikan ruang bagi negara sahabat dan lembaga internasional untuk ikut membantu.

“Dalam situasi bencana yang membuat rakyat kesulitan mengakses kebutuhan sehari-hari, terutama pangan, sebaiknya bantuan dibuka dari mana pun, termasuk dari negara lain,” ujar Herman. dilansir dari Detik.com

Ia menegaskan bahwa tingkat kerusakan akibat banjir dan longsor di Sumatera sudah cukup menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk tidak menutup pintu bantuan.

Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Enggak Usah Antri dan Turun Dari Kendaraan, Om Zein Lamgsung Uji Coba

Menurutnya, kolaborasi dari berbagai pihak dapat mempercepat proses tanggap darurat serta tahap rekonstruksi setelah bencana.

Herman juga mengingatkan bahwa Indonesia kerap memberikan bantuan kepada negara-negara lain ketika mereka mengalami bencana besar.

Karena itu, ia menilai sangat wajar jika kini negara lain ingin memberikan dukungan serupa kepada Indonesia.

“Ini hal yang lazim dalam hubungan antarnegara. Indonesia juga selalu hadir membantu jika negara lain ditimpa bencana,” katanya.

Baca Juga: Gaji Guru Masih Rendah, Pemerintah Siapkan 40 Sekolah Terintegrasi untuk Perbaiki Kualitas

Hingga kini pemerintah belum membuka akses resmi untuk bantuan asing. Padahal bencana di Sumatera telah berlangsung sejak 25 November dan berdampak luas.

Data terbaru dari BNPB per Minggu (7/12) mencatat sebanyak 940 orang meninggal dunia, 276 masih hilang, dan sekitar 5.000 lainnya mengalami luka-luka.

Jumlah itu terus bertambah seiring proses pencarian yang masih berlangsung.

Baca Juga: Gaji Guru Masih Rendah, Pemerintah Siapkan 40 Sekolah Terintegrasi untuk Perbaiki Kualitas

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia masih mampu menangani situasi bencana dengan sumber daya yang dimiliki.

Ia juga memastikan bahwa cadangan pangan nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

Namun bagi Demokrat, percepatan penanganan bencana harus menjadi prioritas utama.

Dengan skala kerusakan yang begitu besar, mereka menilai bantuan internasional dapat menjadi penopang penting untuk meringankan beban pemerintah, sekaligus mempercepat pemulihan warga di lokasi terdampak.

Baca Juga: Tagihan Banjir Sumatera Bikin Kaget Negara Harus Bayar Rp51 Triliun, BNPB Cuma Punya Rp500 Miliar!

Dorongan agar pemerintah lebih terbuka terhadap bantuan global semakin menguat seiring meningkatnya kebutuhan di lapangan.

Pengamat kebencanaan juga menilai bahwa kolaborasi internasional bukan sekadar soal kapasitas, melainkan simbol solidaritas ketika sebuah negara menghadapi situasi darurat besar.

Hingga artikel ini dirilis, pemerintah belum memberikan pernyataan terbaru terkait kemungkinan pembukaan akses bantuan asing.

Sementara itu, tim SAR terus melakukan pencarian korban, dan penyaluran logistik untuk warga terdampak masih berlangsung di berbagai titik pengungsian.***