POJOKSATU.ID - Di tengah pernyataan yang berulang-ulang bahwa Aceh “tidak mempersulit bantuan internasional”.
Publik justru mempertanyakan mengapa isu tersebut muncul sejak awal.
Beberapa organisasi kemanusiaan mengaku mengalami keterlambatan koordinasi akibat birokrasi daerah yang dianggap tidak sigap.
Meski Mualem membantahnya, persepsi itu terlanjur berkembang seiring lambatnya penanganan darurat di sejumlah titik bencana yang hingga kini masih terisolasi.
Baca Juga: Darurat Jakarta Utara! Tanggul Retak Air Laut Masuk, Pemprov Baru Sibuk Tambal
Sejumlah relawan di Aceh Timur dan Aceh Tamiang melaporkan bahwa akses menuju lokasi terdampak masih buruk.
Sementara peralatan berat minim dan logistik datang tidak merata.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan klaim bahwa semua bantuan, termasuk dari luar negeri, berjalan lancar tanpa hambatan.
Ketidaksinkronan informasi inilah yang membuat masyarakat kian resah.
Sementara itu, temuan mayat yang masih terpendam lumpur memperlihatkan buruknya mitigasi bencana sebelum banjir bandang terjadi.
Banyak warga menilai bencana besar ini bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tetapi juga kegagalan pengawasan daerah terhadap aktivitas ilegal di hulu sungai.
Isu yang terus bergulir tanpa jawaban tegas dari Pemerintah Aceh.
Bantuan Malaysia yang diklaim “tidak cukup” oleh Muzakir Manaf juga menimbulkan pertanyaan besar.
Jika bantuan luar negeri masih kekurangan, maka kapasitas daerah sebenarnya berada dalam kondisi darurat jauh lebih parah dari pernyataan resmi pemerintah.
Kritik juga muncul terkait kedatangan tim dari China yang membawa alat deteksi mayat.
Publik mempertanyakan mengapa teknologi semacam ini tidak dimiliki pemerintah daerah sejak awal, padahal Aceh adalah wilayah rawan bencana yang berulang setiap tahun.
Ketergantungan pada negara lain untuk sekadar mendeteksi korban memperlihatkan lemahnya kesiapsiagaan pemerintah.
Baca Juga: Terkuak! PPPK Paruh Waktu Tak Bisa Gantikan Semua Honorer 2026, Lalu Gimana Nasib Ribuan Non-ASN?
Para pengamat kebencanaan menilai bahwa pernyataan Mualem justru terkesan defensif dan lebih sibuk membantah kritik daripada menyampaikan langkah konkret di lapangan.
Ini membuat publik semakin bertanya-tanya, apakah pemerintah daerah benar-benar siap menangani bencana sebesar ini.
Atau sekadar mengandalkan slogan “kita tidak mempersulit bantuan” untuk meredakan tekanan?
Hingga berita ini diturunkan, ratusan korban masih belum ditemukan, sejumlah titik masih tertutup lumpur setinggi pinggang.
Dan ribuan warga masih mengeluh minimnya bantuan logistik.
Dengan kondisi seburuk ini, berbagai pihak menilai sudah sewajarnya pemerintah daerah tidak menutup diri.
Terhadap kritik dan introspeksi mendalam, bukan sekadar menyangkal tudingan.***
