POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin rapat terbatas yang berlangsung tegang di Posko Terpadu Penanganan Bencana Aceh Minggu 7 Desember 2025.
Ratas ini digelar setelah publik ramai mengecam metode distribusi bantuan menggunakan helikopter yang dinilai tidak manusiawi dan memicu kericuhan di lapangan.
Isu ini mencuat setelah video viral dari Tapanuli Utara memperlihatkan beras bantuan yang dijatuhkan dari helikopter.
Menyebabkan bungkusnya pecah dan warga berebut sambil mengais sisa-sisa di tanah.
Baca Juga: Jumlah Korban Banjir Sumatera Dilaporkan ke Presiden, Meninggal 921 Jiwa, Terbanyak Aceh 366 Orang
Peristiwa itu memicu kemarahan publik, menilai pemerintah tidak siap dan asal-asalan dalam mendistribusikan bantuan.
Rapat tersebut dihadiri barisan pejabat top Kabinet Merah Putih, mulai dari Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, KSAD Maruli Simanjuntak, hingga Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa seluruh daerah terisolasi kini sudah dapat dikirimi bantuan.
Namun laporan itu langsung disertai pengakuan penting.
Logistik yang masuk masih sangat terbatas karena semua pengiriman bergantung pada helikopter.
Kami laporkan untuk seluruh daerah terisolir, meskipun ratusan logistik semuanya sudah masuk.
"Jumlahnya harus terus ditambah karena hanya lewat udara terbatas dari kapasitas,” ujarnya, dikutip dari Detik, 8 Desember 2025.
Pengakuan ini memperlihatkan fakta bahwa hingga hari ini, pemerintah masih belum mampu membuka akses darat sepenuhnya.
Warga yang terjebak di wilayah terisolasi hanya mengandalkan suplai udara yang volumenya terbatas dan tidak selalu tepat sasaran.
Suharyanto memastikan bahwa kini bantuan sudah tidak lagi ‘dilempar’ langsung dari helikopter seperti yang terjadi dalam video viral.
Ia menyinggung penggunaan parasut alias airdrop with parachute sebagai metode baru.
Baca Juga: Sekolah Dinilai Tertutup Soal Pengajuan PIP, Orang Tua Minta Transparansi
“Ada yang pakai payung. Jadi kami tidak ada lagi yang dilempar ke bawah,” katanya.
Namun perbaikan metode ini masih menimbulkan pertanyaan besar. Apakah warga benar-benar menerima bantuan dengan aman?
Apakah barang-barang tetap utuh saat mendarat? Tanpa transparansi di lapangan, publik sulit memercayai klaim tersebut.
Dalam ratas, Prabowo menyoroti perlunya penggunaan sling rope.
Baca Juga: Heboh PIP Tidak Transparan, Orang Tua Pertanyakan Daftar Penerima di Sekolah
Tali panjang untuk menurunkan barang ke tanah tanpa mendaratkan helikopter. Menurutnya, metode itu bisa mempercepat distribusi.
“Kita helikopter bisa pakai ini nggak ya? Sling rope? Lebih cepat ya,” ucapnya.
Meski tampak solutif, pakar kebencanaan menilai metode sling rope butuh operator terlatih dan risiko tinggi jika angin kencang.
Diskusi teknis semacam ini memperlihatkan bahwa sistem distribusi darurat pemerintah masih jauh dari matang.
Sementara pemerintah sibuk merumuskan metode distribusi, warga di sejumlah titik terdampak masih bertahan dengan suplai seadanya.
Banyak posko mengaku hanya menerima sedikit logistik, sementara kebutuhan terus meningkat.
Kunjungan, rapat, dan klaim teknis pemerintah tak akan berarti jika bantuan di lapangan tetap tersendat.
Publik berharap perbaikan nyata, bukan sekadar perubahan metode dan slogan distribusi udara.***
