POJOKSATU.ID - Gelombang kritik terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali membesar setelah banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Sumatra.
Publik menilai bencana itu membuka tabir rapuhnya tata kelola lingkungan nasional, sekaligus memunculkan kembali pertanyaan lama.
Apakah orang yang memimpin kementerian strategis itu benar-benar kompeten?
Sorotan paling tajam mengarah pada latar belakang pendidikan Raja Juli.
Baca Juga: Jumlah Korban Banjir Sumatera Dilaporkan ke Presiden, Meninggal 921 Jiwa, Terbanyak Aceh 366 Orang
Yang sama sekali tidak berhubungan dengan kehutanan, lingkungan, ataupun pengelolaan sumber daya alam.
Sebaliknya, ia adalah lulusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari UIN Jakarta, dengan skripsi bertema “Ayat-Ayat Jihad”.
Jarak antara fokus akademiknya dan urusan kehutanan dinilai terlalu jauh untuk bisa diabaikan, terutama dalam konteks bencana ekologis besar yang kini sedang terjadi.
Publik menilai ketidaksesuaian itu semakin terlihat jelas ketika banjir.
Dan longsor besar melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025.
Respons kementerian dianggap lamban dan tidak memberikan mitigasi berarti.
Kritik pun bermunculan, bahkan sebagian warganet secara terbuka mendesak Raja Juli untuk mundur.
Mengingatkan publik bahwa selama ini kementerian kehutanan dipimpin seseorang tanpa basis ilmiah yang relevan.
Komentarnya pun memanas mulai dari mempertanyakan kemampuan teknis, menyoroti lemahnya pengawasan di daerah rawan bencana.
Hingga menuding bahwa penempatan pejabat lebih didasarkan pada politik ketimbang kompetensi.
Beberapa akademisi lingkungan menyebut kondisi ini sebagai “krisis kapabilitas struktural”.
Mereka menilai bahwa sektor kehutanan yang sarat masalah mulai dari deforestasi, alih fungsi lahan, sampai kerusakan DAS.
Baca Juga: Sekolah Dinilai Tertutup Soal Pengajuan PIP, Orang Tua Minta Transparansi
Memerlukan pemimpin dengan pemahaman teknis kuat dan pengalaman nyata di lapangan.
Tanpa itu, kebijakan strategis hanya akan menjadi retorika belaka.
Di tengah tekanan publik yang terus membesar, pemerintah belum memberikan respons resmi.
Namun di lini media sosial, tuntutan evaluasi kabinet mulai bermunculan.
Baca Juga: Heboh PIP Tidak Transparan, Orang Tua Pertanyakan Daftar Penerima di Sekolah
Banyak yang menilai bahwa bencana di Sumatra seharusnya menjadi momentum.
Untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan dari pangkal masalahnya, termasuk kompetensi orang yang memimpin.
Beberapa pihak juga menilai bahwa kontroversi ini menunjukkan kegagalan sistem seleksi pejabat publik di Indonesia.
Ketika posisi teknis diisi oleh figur tanpa dasar keilmuan memadai, resikonya selalu sama.
Kebijakan tidak tepat sasaran, pengawasan lemah, dan masyarakat yang menanggung akibat.
Kini, ketika tekanan terhadap Raja Juli semakin keras, masyarakat menunggu apakah pemerintah akan mempertahankan dirinya atau akhirnya melakukan koreksi besar.
Bencana Sumatra, bagi banyak orang, sudah cukup menunjukkan bahwa problem kementerian ini bukan semata soal alam, tetapi soal siapa yang mengelola.***
