POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah menyetujui dan sekaligus menggandakan usulan anggaran.
Bantuan daerah terdampak bencana dari Rp 2 miliar menjadi Rp 4 miliar per kabupaten/kota.
Pengumuman itu disampaikan di Banda Aceh dalam rapat penanganan bencana, namun respons negatif dan pertanyaan kritis justru bermunculan.
Mengapa pemerintah bergerak setelah anggaran daerah benar-benar kritis?
Baca Juga: Jumlah Korban Banjir Sumatera Dilaporkan ke Presiden, Meninggal 921 Jiwa, Terbanyak Aceh 366 Orang
Langkah Prabowo ini datang setelah Mendagri Tito Karnavian memaparkan kondisi memprihatinkan anggaran belanja tidak terduga di 52 daerah terdampak.
Beberapa daerah bahkan hanya memiliki sisa Rp 75 juta hingga Rp 300 juta, angka yang jelas tidak masuk akal untuk menangani bencana skala besar.
Publik mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa membiarkan daerah bertahan.
Dengan anggaran sekecil itu hingga akhirnya “dipaksa” meminta uluran tangan pemerintah pusat.
Dalam rapat tersebut, Tito mengusulkan bantuan Rp 2 miliar per daerah.
Namun Prabowo langsung menaikkan jumlah itu menjadi Rp 4 miliar. Sekilas terlihat sebagai gesture cepat dan tanggap.
Namun kritik muncul dari berbagai pengamat kebijakan publik, mengapa perkiraan kebutuhan anggaran sebelumnya begitu jauh dari realitas?
Mengapa inisiatif bantuan baru diumumkan setelah daerah berada di jurang kolaps fiskal?
Tak hanya itu, Prabowo juga memerintahkan jajarannya menghitung bantuan untuk tingkat provinsi.
Aceh, daerah paling terdampak langsung mendapat perintah bantuan Rp 20 miliar. Namun kembali, publik mempertanyakan efektivitasnya.
Pengaliran dana besar biasanya memerlukan birokrasi panjang, sementara kondisi warga di lapangan membutuhkan bantuan harian.
Yang sifatnya mendesak popok, kebutuhan perempuan, makanan siap saji, dan fasilitas sanitasi.
Baca Juga: Sekolah Dinilai Tertutup Soal Pengajuan PIP, Orang Tua Minta Transparansi
Meski Prabowo memastikan akan “membantu para panglima terdepan” yaitu pemerintah daerah.
Fakta bahwa kondisi BTT di berbagai wilayah sudah hampir nol menunjukkan lemahnya koordinasi jauh sebelum bencana meluas.
Menteri Tito bahkan mengakui bahwa kebutuhan kecil pun tidak bisa dipenuhi daerah, seperti popok bayi dan perlengkapan dasar lainnya.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin pemerintah pusat tidak mengetahui kondisi ini lebih awal?
Baca Juga: Heboh PIP Tidak Transparan, Orang Tua Pertanyakan Daftar Penerima di Sekolah
Di sisi lain, Tito mengklaim bahwa beberapa provinsi dan kabupaten/kota.
Yang masih memiliki simpanan anggaran diminta membantu daerah terdampak, dan total bantuan Rp 34 miliar sudah terkumpul.
Namun angka itu justru menegaskan ketergantungan daerah pada solidaritas horizontal, bukan skema nasional yang seharusnya lebih siap siaga.
Publik memandang hal ini sebagai indikasi lemahnya mitigasi anggaran bencana secara struktural.
Presiden Prabowo sempat bertanya kepada kepala daerah yang hadir secara daring, memastikan bahwa instruksinya terdengar.
Interaksi tersebut memicu tawa peserta rapat. Namun bagi warga yang rumahnya rusak atau yang tinggal di pengungsian.
Momen tersebut dinilai tidak menggambarkan urgensi bencana yang sedang dihadapi.
Baca Juga: Rekening Siswa Banyak Terblokir, PIP Termin 3 Terancam Tak Cair di Desember 2025
Meski bantuan Rp 4 miliar per daerah terdengar besar, publik menilai langkah itu lebih reaktif daripada preventif.
Pemerintah dianggap kembali bergerak setelah situasi terlanjur parah, bukan saat sinyal krisis mulai terlihat.
Dengan kondisi infrastruktur rusak dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, efisiensi penyaluran bantuan kini menjadi ujian sebenarnya bagi pemerintah pusat.***
